Opini  

Urgensi Penerapan Kebijakan Subsidi LPG Langsung

Urgensi Penerapan Kebijakan Subsidi LPG Langsung

republicberita.com –

Komaidi Notonegoro

Komaidi Notonegoro

Komaidi Notonegoro merupakan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute. Ia juga merupakan Dosen Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti. Pendidikan terakhirnya adalah S3 Kebijakan Publik pada Universitas Trisakti.

Profil Selengkapnya

Informasi mengenai terjadinya kelangkaan LPG subsidi di tempat tempat beberapa wilayah menegaskan penerapan kebijakan subsidi LPG langsung penting untuk segera dilakukan. Meskipun faktor penyebab kelangkaan disampaikan cukup beragam, hal yang tersebut tiada terbantahkan adalah bahwa kelangkaan hal itu merupakan indikasi dari suatu kondisi tertentu.

Faktor penyebab terjadinya kelangkaan LPG subsidi dapat beragam, mulai dari keterbatasan kapasitas produksi, kesulitan teknis distribusi, terjadi penyimpangan, sampai dengan kemampuan kapasitas fiskal.

Mencermati perkembangan yang ada, kemampuan kapasitas fiskal (APBN) berpotensi dapat menjadi ancaman utama terhadap terjadinya kelangkaan LPG subsidi. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir kebutuhan alokasi anggaran untuk subsidi LPG terus meningkat.

Perkembangan Konsumsi LPG Subsidi
Sejak program konversi penyelenggaraan minyak tanah ke LPG dilaksanakan, konsumsi LPG dalam dalam negeri tercatat terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data, realisasi peningkatan konsumsi LPG Indonesia selama periode 2006-2022 rata-rata mencapai kisaran 14,11 % per tahun. Peningkatan konsumsi LPG yang dimaksud mana tercatat signifikan terjadi pada periode awal pelaksanaan program konversi pengaplikasian minyak tanah.

Pada tahun 2008, 2009, kemudian 2010, konsumsi LPG Indonesia tercatat meningkat masing-masing sebesar 57,07 %, 47,08 %, juga 38,81 %. Peningkatan yang dimaksud disebut sejalan dengan realisasi program konversi minyak tanah yang tersebut terus diperluas. Peningkatan konsumsi LPG tercatat mulai stabil di area area kisaran 3,43 % – 4,17 % sejak tahun 2019. Hal hal hal itu terkait dengan program konversi pemakaian minyak tanah yang digunakan sudah pernah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan dokumen cetak biru program pengalihan minyak tanah ke LPG, kesetaraan energi antara minyak tanah kemudian LPG disampaikan bahwa 1 liter minyak tanah setara dengan 0,57 Kg LPG. Jika mengacu pada data tersebut, maka untuk mengkonversi minyak tanah yang digunakan digunakan digunakan oleh rumah tangga yang tersebut digunakan pada tahun 2007 dilaporkan sebesar 10 jt kilo liter paling bukan memerlukan sekitar 5,7 jt ton LPG.

Jika peningkatan konsumsi LPG subsidi diasumsikan sebanding dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi energi untuk rumah tangga yang mana digunakan dalam 10 tahun terakhir sekitar 1,40 % per tahun, kebutuhan LPG subsidi pada tahun 2022 mencapai kisaran 7,12 jt ton.

Dalam realisasinya, konsumsi LPG subsidi pada tahun 2022 dilaporkan sebesar 7,79 jt ton atau terdapat selisih sekitar 580 ribu ton dengan hasil perhitungan tersebut. Perbedaan yang digunakan dapat disebabkan sebab realisasi konsumsi LPG subsidi tambahan tinggi dari rata-rata pertumbuhan konsumsi energi sektor rumah tangga atau lantaran LPG subsidi juga dinikmati oleh para pihak yang hal itu semestinya tiada berhak.

Terkait dengan realisasi konsumsi LPG subsidi yang dimaksud digunakan terus meningkat, alokasi anggaran untuk subsidi LPG juga tercatat terus meningkat. Bahkan, porsi alokasi anggaran untuk subsidi LPG menjadi salah satu komponen utama serta terbesar dalam struktur subsidi energi untuk setiap tahunnya.

Data menunjukkan realisasi anggaran subsidi LPG terus meningkat setiap tahunnya. Selama periode 2008-2022, realisasi anggaran untuk subsidi LPG rata-rata meningkat sekitar 35,99 % untuk setiap tahunnya.

Realisasi anggaran subsidi energi tercatat meningkat dari sekitar Rp 3,89 triliun pada 2008 menjadi Rp 100,39 triliun pada 2022. Angka peningkatan realisasi subsidi LPG tercatat sangat fluktuatif. Sejauh ini, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2009 dan juga juga 2021 masing-masing meningkat sebesar 103,08 % lalu 106,07 %.

Meskipun pemerintah sudah mengalokasikan anggaran subsidi LPG yang tersebut itu cukup besar, manfaat yang diterima rakyat masih relatif terbatas. Harga eceran tertinggi (HET) yang digunakan dimaksud menjadi basis untuk menghitung anggaran subsidi ditetapkan sebesar Rp 4.250 per Kg atau Rp 12.750 per tabung.

Sementara, realisasi nilai eceran LPG 3 Kg rata-rata terpantau sudah mencapai kisaran Rp 22.000 per tabung. Karena itu, nilai subsidi LPG yang digunakan itu bukan ada dinikmati oleh warga penerima manfaat adalah sekitar Rp 9.250 per tabung atau Rp 3.083 per Kg.

Dengan alokasi volume LPG subsidi pada tahun anggaran 2023 yang mana digunakan ditetapkan sebesar 8 jt ton, maka alokasi anggaran subsidi LPG yang digunakan yang disebut tidaklah dinikmati oleh rakyat penerima manfaat dapat mencapai kisaran Rp 25 triliun.

Pada satu sisi pemerintah mengalokasikan kemudian menambah anggaran subsidi LPG, pada area sisi lain target untuk membantu daya beli belum dapat dicapai sepenuhnya akibat dalam realisasinya rakyat penerima manfaat masih harus membayar terpencil pada dalam atas HET LPG subsidi yang mana ditetapkan oleh pemerintah.

Distribusi Tertutup VS Subsidi Langsung
Salah satu upaya yang terpantau akan diimplementasikan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan subsidi LPG adalah melalui mekanisme distribusi tertutup. Wacana mengenai penerapan distribusi LPG dengan mekanisme tertutup pada dasarnya bukan ide yang mana dimaksud baru.

Selama kurun 2009-2012 pemerintah melalui KESDM terpantau sudah pernah melakukan uji coba distribusi tertutup pada dalam beberapa kota. Pada 2016 pemerintah kemudian terpantau melakukan pilot project distribusi LPG 3 Kg tepat sasaran dalam area Kota Tarakan.

Pada 2018 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terpantau merencanakan uji coba penyaluran LPG 3 Kg tepat sasaran. Pada awal 2019 TNP2K melakukan uji coba penyaluran LPG 3 Kg tepat sasaran dengan biometric lalu e-voucher. Kemudian pada akhir 2019 TNP2K terpantau merencanakan uji coba penyaluran LPG 3 Kg dengan mekanisme non tunai.

Berdasarkan pantauan, terdapat beberapa jumlah agregat kendala dalam mekanisme distribusi LPG 3 Kg tertutup atau tepat sasaran. Diantaranya: (1) proses transaksi dalam lapangan akan dipengaruhi oleh kualitas sinyal HP (internet), jika sinyal tak bagus transaksi akan terganggu; (2) terdapat tantangan besar dalam perubahan perilaku masyarakat, salah satu contohnya jika menggunakan e-voucher mengharuskan rakyat menghafal PIN; (3) sebagian besar penjual LPG belum siap melayani sesuai dengan SOP; (4) masih memerlukan peningkatan sosialisasi serta edukasi; serta (5) masih diperlukan peningkatan kualitas aplikasi untuk memperkuat kelancaran penyelenggaraan program secara nasional.

Kebijakan distribusi tertutup dapat dikatakan masih merupakan bagian dari subsidi produk, tetapi dengan mekanisme yang digunakan mana diperbaiki. Sejumlah negara maju umumnya memberikan subsidi kepada penerima manfaat atau merekan yang digunakan digunakan berhak menerima subsidi secara langsung, bukan melalui subsidi produk.

Konsep subsidi hal itu seringkali terintegrasi pada satu program seperti program jaminan sosial atau social security. Sementara untuk Indonesia, sebagian besar subsidi diberikan dalam bentuk subsidi nilai tukar produk.

Pada satu sisi, dibandingkan subsidi langsung, subsidi biaya barang memang relatif lebih besar tinggi menguntungkan dikarenakan tak memerlukan data detil mengenai siapa semata penerima manfaat dari subsidi tersebut. Pemerintah cukup menggunakan data pada level makro untuk kemudian digunakan sebagai basis pada area dalam menetapkan kuota serta nilai subsidi atas barang tertentu yang ditetapkan sebagai item subsidi.

Akan tetapi, model kebijakan subsidi melalui biaya jual barang meskipun sudah pernah diimplementasikan melalui distribusi tertutup umumnya masih menghadapi beberapa jumlah total kendala. Dengan basis data yang mana mana bukan detil, alokasi subsidi juga berpotensi dinikmati oleh rakyat yang tersebut digunakan semestinya bukan penerima manfaat. Dalam konsep sektor perekonomian ketika terdapat satu komoditas dengan dua biaya jual yang berbeda konsumen akan cenderung memilih tarif yang tersebut dimaksud lebih lanjut tinggi murah.

Mencermati kondisi yang dimaksud ada tersebut, kiranya sudah saatnya pemerintah merubah kebijakan lalu mekanisme pemberian subsidi dari subsidi terhadap harga jual jual komoditas menjadi subsidi terhadap penerima manfaat. Kebijakan subsidi terhadap nilai produk-produk berpotensi menimbulkan permasalahan yang tersebut hal itu umumnya semata-mata permasalahan waktu lalu juga akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kapasitas fiskal mampu memberikan toleransi terhadap permasalahan yang dimaksud dimaksud ada tersebut.

Meskipun tidaklah mudah juga harus dijalani dengan kerja keras oleh seluruh stakeholder, perubahan kebijakan serta mekanisme pemberian subsidi dapat dikatakan sebagai keniscayaan. Pilihan mekanisme distribusi tertutup jika masih menggunakan kebijakan subsidi terhadap tarif produk-produk masih akan menyisakan beberapa jumlah total masalah.

Karena itu, pilihan terhadap mekanisme subsidi langsung pada dasarnya merupakan keharusan. Jika tidak, kita semua cuma akan berputar-putar, sulit menemukan solusi, serta terperangkap pada permasalahan yang digunakan dimaksud mirip dari waktu ke waktu.