Tiga saksi kasus pemerasan pimpinan KPK pada SYL dipanggil polisi

Tiga saksi kasus pemerasan pimpinan KPK pada SYL dipanggil polisi
ada tiga saksi yang dimaksud akan diperiksa

republicberita.com – Jakarta –

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kembali memanggil tiga orang saksi terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Senin. 

 

"Rencana ada tiga saksi yang tersebut mana akan diperiksa," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, di tempat tempat Jakarta. 

 

Namun, Ade Safri tiada merinci identitas ketiga saksi tersebut, dia belaka sekali menjelaskan salah satu dari ketiganya merupakan pegawai Pusat Data serta Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang tersebut sempat mangkir pekan lalu.
Ade Safri juga menjelaskan sampai dengan Senin ini, Polda Metro Jaya sudah pernah memeriksa saksi dalam kasus ini sebanyak 52 saksi
Di antara sebagian saksi hal itu yang dimaksud digunakan telah lama lama dikerjakan pemeriksaan tujuh saksi dari pegawai KPK juga 14 saksi dari Kementerian Pertanian.

 

Para saksi itu seperti mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, sopir pribadi SYL, ajudan pribadi SYL, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Mochammad Jasin, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saut Situmorang.
Kemudian, Direktur Pelayanan Pelaporan kemudian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK Tomi Murtomo, Aide de Camp (ADC) atau ajudan Ketua KPK Firli Bahuri, Kevin Egananta lalu Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar.

 

Sebelumnya Ditreskrimsus juga telah lama lama melaksanakan gelar perkara pada Jumat (6/10) untuk kepentingan peningkatan status penyelidikan ke tahap penyidikan dalam dugaan perbuatan pidana tersebut.

 

Dari hasil penyelenggaraan gelar perkara dimaksud, selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan terhadap dugaan perbuatan pidana korupsi berbentuk pemerasan tersebut.
Adapun kasus aktivitas pidana korupsi yang digunakan dimaksud berbentuk pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait penanganan permasalahan hukum di tempat dalam Kementerian Pertanian pada 2020 hingga 2023.

Hal yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 12e atau pasal 12g atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah pernah diimplementasikan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 KUHP.