Studi Ungkap Mayoritas Warga RI ‘Omdo’ Soal Perlindungan Lingkungan

Studi Ungkap Mayoritas Warga RI ‘Omdo’ Soal Perlindungan Lingkungan

republicberita.com – Mayoritas warga  menganggap melindungi lingkungan dari kerusakan dalam tengah adalah kewajiban moral. Namun di tempat dalam sisi lain, merek tak banyak melakukan aksi hal itu alias omong doang.

Hal yang terungkap dalam sebuah studi yang tersebut dimaksud dikerjakan Pusat Komunikasi Perubahan Iklim Universitas Yale di dalam tempat Amerika Serikat yang hal itu bekerja sejenis dengan Development Dialogue Asia, Communication for Change, lalu Kantar Indonesia.

Studi itu dikerjakan pada periode Juni-Juli 2021 dengan melakukan wawancara terhadap 3,490 orang Indonesia berusia 16 tahun secara nasional dalam dalam 34 provinsi.

Hasil studi kuantitatif dilanjutkan dengan 14 kegiatan diskusi terbatas selama Juli-Agustus 2022 bersama Communication for Change di tempat tempat Jakarta, Jayapura (Papua), Tarai Bangun (Riau), Kisaran (Sumatera Utara), serta Tegal, Demak, juga Semarang (Jawa Tengah) yang mana digunakan menghasilkan segmentasi audiens serta panduan adaptasi pesan perubahan iklim.

Enggar Paramita, dari Development Dialogue Asia mengatakan hasil studi itu menunjukkan bahwa 91 persen orang Indonesia merasa melindungi lingkungan dari kerusakan imbas ulah manusia adalah kewajiban moral bagi kepentingan bersama.

“90 persen merasa bertanggung jawab untuk mengurangi kerusakan demi kepentingan generasi mendatang. 82 persen bahkan merasa bersalah terhadap hal-hal negatif yang digunakan hal itu manusia lakukan terhadap lingkungan,” kata Enggar, mengutip keterangan tertulisnya, Jumat (6/10).

Namun demikian, perasaan bersalah itu tak ada diiringi dengan menggalang aksi peduli lingkungan. Hasil studi yang digunakan disebut menunjukkan baru sekitar 18 persen orang Indonesia yang pernah berdonasi kepada kelompok pemerhati lingkungan, kemudian 4 persen responden pernah terlibat aksi boikot.

Sisanya lebih banyak banyak memilih aksi lewat kanal-kanal media sosial. Misalnya, mengekspresikan pandangan pribadi dalam media sosial (16 persen), memacu orang untuk beraksi (10 persen), menandatangani petisi online (8 persen), atau mengontak para pejabat via media sosial (5 persen) adalah hal-hal yang dimaksud itu responden biasa lakukan.

Secara umum, tergambar dari studi Yale hal itu bahwa rakyat Indonesia sudah mulai sadar akan permasalahan perubahan iklim. Namun, sebagian besar warga Indonesia masih awam perihal langkah apa yang digunakan yang harus merek ambil terkait hambatan ini.

Disorot Presiden Jokowi

Masalah perubahan iklim jadi sorotan bagi pemimpin dunia, termasuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam berbagai kesempatan, Jokowi mewanti-wanti warga mengenai ancaman krisis dari perubahan iklim yang dimaksud mana kian nyata.

“Hati-hati, ancaman perubahan iklim sudah nyata lalu dirasakan semua negara dalam dunia,” kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurut Jokowi cuaca kemudian juga suhu Bumi yang dimaksud memanas tak belaka cuma dialami Indonesia, melainkan berbagai negara dari seluruh penjuru dunia.

Dampak dari krisis perubahan iklim itu, kata Jokowi, sudah pernah terjadi menyebabkan krisis pangan, baik itu beras hingga gandum. Kondisi itu menyebabkan nilai pangan naik, salah satunya terjadi pada Indonesia.

Jokowi juga mengingatkan terkait kerusakan lingkungan, baik itu lahan hutan, hutan hujan tropis, hingga hutan mangrove pada area Indonesia. Ia meminta-minta agar rakyat memberikan perhatian lebih tinggi banyak kepada kondisi kerusakan yang dimaksud yang disebut terjadi dalam tempat beberapa jumlah total hutan Indonesia.

Jokowi lalu memohon agar rakyat mulai menyumbangkan pohon secara masif saat musim penghujan tiba. Khususnya penyetoran pohon mangrove dalam tempat daerah pesisir.

“Hati-hati. Saya titip kepada pegiat lingkungan, ketua adat, para penyuluh, agar kita giatkan kembali rehabilitasi hutan, perbaikan hutan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan