republicberita.com – Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kemudian Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyusun referensi model inovasi pelayanan rakyat dalam bidang pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, juga digitalisasi administrasi pemerintah.
“Kementerian PANRB bersama pakar serta beberapa inovator telah dilakukan terjadi secara intens melakukan diskusi dalam penyusunan model inovasi pelayanan penduduk yang digunakan ke depan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi instansi yang dimaksud mana mempunyai minat dalam perubahan struktural digital pelayanan publik,” kata Asisten Deputi Koordinasi lalu Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Ajib Rakhmawanto dalam keterangannya dalam dalam Jakarta, Selasa.
Ajib mengatakan inisiatif ini merupakan upaya mengupayakan adaptasi/replikasi terhadap berbagai inovasi agar terjadi akselerasi pelayanan penduduk pada area instansi pemerintah.
Adapun penyusunan model inovasi pelayanan rakyat dilatarbelakangi oleh proses replikasi inovasi yang dimaksud mana kurang berjalan maksimal dikarenakan berbagai alasan, salah satunya sebab calon replikator sulit untuk menemukan inovasi yang tersebut dimaksud tepat untuk direplikasi pada daerahnya.
"Hal ini terjadi akibat banyak gagasan inovasi yang tersebut itu bersifat parsial, tak ada mempunyai model implementasi yang mana hal itu utuh juga terintegrasi," ujarnya.
Selain itu, sejak pertengahan Juli hingga akhir Agustus 2023, Kementerian PANRB bekerja serupa dengan Tim Penulis yang tersebut yang disebut berasal dari Akademisi Perguruan Tinggi dan juga juga juga konsultan berupaya menyelesaikan Rancangan Model Inovasi Pelayanan Publik.
Hingga saat ini, proses penyusunan rancangan model inovasi masih berlanjut kemudian progresnya sudah mencapai 75 persen.
“FGD yang mana digunakan hari ini dilaksanakan adalah untuk menyempurnakan rancangan salah satu model inovasi hal hal tersebut yaitu digitalisasi administrasi pemerintahan. Kami ingin melakukan pembahasan lalu pengayaan bersama para pakar/ahli untuk mendapatkan masukan dari berbagai sudut pandang,” jelas Ajib.
Sementara itu, penulis Model Inovasi Pelayanan Publik Bidang Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Muhammad Mishbah dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa inovasi digitalisasi pemerintahan merupakan jawaban permasalahan atau kebutuhan real pada masing-masing wilayah kerja serta kewenangan kementerian, lembaga, lalu pemerintah daerah.
“Kalau berbicara model inovasi pelayanan umum bidang digitalisasi administrasi, Indonesia memang masih terus menyelesaikan berbagai hambatan dalam perubahan struktural digital yang mana digunakan menjadi pekerjaan rumah besar,” tutur Mishbah.
Kemudian, Kepala Laboratorium Politik kemudian Tata Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Ike Wanusmawati menyampaikan beberapa masukan terkait rancangan Model Inovasi Pelayanan Publik Bidang Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.
Dia mengungkapkan perlu dikerjakan pemetaan inovasi juga identifikasi jenis layanan publik yang dimaksud mana akan didigitalisasi. Menurutnya, perlu alternatif solusi dengan digitalisasi secara bertahap.
“Digitalisasi yang digunakan digunakan diimplementasikan secara bertahap dengan tetap memberikan layanan manual untuk jenis serta juga daerah-daerah tertentu. Transisi ini yang tersebut itu perlu kita upayakan,” ucap Ike.
FGD Pembahasan Rancangan Model Inovasi Pelayanan Publik akan dilaksanakan secara virtual, masing-masing satu kali untuk setiap model inovasi yang dilaksanakan pada bulan bulan Oktober 2023. Pembahasan untuk bidang pengentasan kemiskinan lalu peningkatan penyertaan modal akan dijalani pada 25 Oktober 2023.
