republicberita.com – Jakarta – Deputi Bidang Pendanaan juga Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono, mengajak para calon penanam modal untuk berpartisipasi dalam skema Kerjasama Pemerintah dan juga Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Pasalnya, 54 persen dana pembangunan Nusantara berasal dari skema KPBU.
“Kami berharap ke depan akan lebih banyak banyak penanam modal yang mana bergabung dalam skema KPBU ini, khususnya pada sektor Pendidikan, Smart City, Water Management, serta Waste Management,” ujar Agung Wicaksono melalui keterangan tertulis, Sabtu, 11 November 2023.
Menurut Agung, KPBU dalam IKN dilengkapi dengan penyederhanaan proses, tambahan sarana fiskal, serta kemudahan berinvestasi. “Melalui Availability Payment (AP) yang tersebut dialokasikan oleh pemerintah, para penanam modal tiada perlu khawatir mengenai jaminan keberlanjutan pendanaan dari proyek yang mana berlangsung,” tuturnya.
Di sisi lain, Direktur Pendanaan Otorita IKN, Insyafiah, mengatakan masih banyak pengusaha nasional yang dimaksud belum memahami keunggulan modalitas KPBU. “Skema ini memberikan kepastian pengembalian penanaman modal juga jaminan risiko politik,” kata dia.
Adapun Forum KPBU diadakan dalam rangka menjembatani peluang penanam modal domestik melalui KADIN kemudian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dengan pengusaha mancanegara, seperti dari Korea Selatan, Prancis, Tiongkok, Jerman, dan juga Arab Saudi. Kegiatan ini juga mempertemukan para pemodal dengan peluang pinjaman bagi badan usaha dari IsDB kemudian World Wide Fund (WWF) bersama Keuangan Islam global.
Dalam kesempatan ini, WWF bersama Kamar Dagang lalu Industri (KADIN) Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman mengenai dukungan pembangunan ekonomi dan juga atau pendanaan untuk proyek infrastruktur yang tersebut termasuk dalam Nature Based Solution.
Selain itu, kegiatan ini dilengkapi dengan sesi kunjungan lapangan ke Ibu Kota Nusantara. Para calon penanam modal diajak untuk melihat IKN secara lebih besar dekat. Mulai dari Titik Nol, Sumbu Kebangsaan, lalu Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).
Pilihan Editor: Ini Sikap Anies, Ganjar serta Prabowo perihal Program Hilirisasi Jokowi
