Hukum  

Ombudsman ajak publik bergerak laporkan pengaduan maladministrasi

Ombudsman ajak masyarakat bergerak laporkan pengaduan maladministrasi

republicberita.com – Jember, Jawa Timur – Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengajak masyarakat dalam area Kabupaten Jember, Jawa Timur untuk berperan berpartisipasi dalam melaporkan pengaduan maladministrasi atau penyimpangan terhadap pelayanan publik.

"Pengaduan penduduk Jember terkait pelayanan rakyat masih rendah yakni tujuh laporan pada tahun 2021 serta tahun 2022 belaka empat laporan saja," katanya saat menggelar kegiatan Sosialisasi lalu Diskusi Publik pada tempat salah satu hotel di dalam dalam Jember, Jumat sore.

Menurutnya ada dua kemungkinan penyebab rendahnya pelaporan pengaduan kepada Ombudsman RI yakni pelayanannya memang sudah baik atau warga belum mengenal lembaga Ombudsman, sehingga pihaknya gencar melakukan sosialisasi ke beberapa orang daerah.

"Bentuk-bentuk indikasi maladminitrasi yang tersebut digunakan dapat jadi diadukan misalnya instansi pemerintah bukan memberikan pelayanan dengan baik, melakukan penundaan berlarut, pelayanan tiada kompeten, menyimpang dari prosedur, mengajukan permohonan imbalan, lalu konflik kepentingan," katanya.

Berdasarkan data, lanjut dia, pihak yang mana diduga melakukan maladimistrasi yang tersebut mana banyak dilaporkan rakyat adalah pemerintah daerah, kemudian disusul kepolisian serta terbanyak ketiga yakni pihak agraria atau BPN.

Ia menjelaskan penilaian Ombudsman kepada Pemkab Jember cukup baik dengan nilai 81,08 poin, yang mana digunakan artinya sudah pernah dilaksanakan memasuki zona hijau atas pelayanan rakyat tahun 2022, namun pihaknya berharap tahun 2023 bisa saja belaka lebih banyak lanjut baik lagi ke depannya.

Sementara Ketua Ombudsman Jatim Agus Muttaqin mengatakan seluruh kabupaten/kota di dalam tempat Jatim tahun 2022 tiada ada yang digunakan mana mendapatkan penilaian rapor merah, sedangkan tahun 2021 tercatat ada dua kabupaten yang digunakan digunakan dinilai merah yakni Kabupaten Malang kemudian juga Nganjuk.

"Ia berharap masing-masing kabupaten/kota mendapatkan penilaian yang mana tambahan baik dibandingkan tahun sebelumnya serta kami mengupayakan penduduk untuk berperan berpartisipasi dalam melakukan pengaduan kepada Ombudsman," katanya.

Pengamat hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Jember Dr Adam Muhshi menilai bahwa secara teknis kesalahan dalam pelayanan umum ada dua yakni kesalahan jabatan kemudian kesalahan pribadi.

"Mengadukan indikasi maladminitrasi sebagai upaya perbaikan pelayanan umum penting dilakukan, sehingga saya menyarankan agar rakyat berpartisipasi mengadukan ke Ombudsman jika pelayanan umum pada Jember dinilai kurang baik," ujarnya.

Tinggalkan Balasan