Opini  

Mungkinkan Megawati Melengserkan Jokowi?

Mungkinkan Megawati Melengserkan Jokowi?

republicberita.com –

Muhammad Maruf

Muhammad Maruf

Muhammad Maruf adalah Initiator FORUM INDONESIA SATU serta Chief Executive Officer dari SocialCapitalIndonesia.com. Menyelami jurnalistik sejak 1999 dalam media digital-cetak nasional kemudian internasional, juga mulai penelitian makroekonomi juga pasar sejak 2020, juga terlibat bicara tentang uang, psikologi lalu kehidupan dalam area IG @muhammad.maruf66 juga Twitter @muhruf.

Profil Selengkapnya

Serpihan kisah relasi ketua partai penguasa serta penguasa negara, serta dampaknya bagi rakyat Indonesia.

Tidak usah menganggap opini ini terlalu serius. Sudah jelas, latar belakang penulis ilmu ekonomi, sebagian besar karir sebagai jurnalis ekonomi, bergaul dengan ekonom juga pejabat sektor perekonomian serta sekarang bekerja mengelola lembaga riset independen dalam media kegiatan ekonomi pula. Jadi, secara kapasitas ketajaman analisa kebijakan pemerintah ini patut diragukan serta juga silahkan diperdebatkan. Isinya cuma rangkuman dari informasi kanan juga kiri tanpa konfirmasi, makanya masuk rubrik opini, sehingga tiada mewakili CNBC Indonesia melainkan cuma sekali pribadi.

Keretakan hubungan antara Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan petugas partainya, Presiden Joko Widodo tidaklah perlu disangkal. Sudah jelas, pendekatan semiotika-disiplin ilmu kemudian metode analisis yang digunakan dimaksud dapat mengkaji tanda-tanda yang digunakan yang disebut terdapat pada suatu objek-kedua figur paling menentukan negara ini, dari visualisasi media juga juga kabar burung dalam sekitar Gambir kemudian Tengku Umar sudah terang. Tukang ojek tampaknya juga mampu membaca ada ketidakharmonisan keduanya belakangan ini.

Hubungan Megawati-Jokowi, naik-turun. Itu sudah rahasia umum, ala hate and love relationship bahkan sejak 2014. Ini bukan hal buruk, tanda bagus bahwa demokrasi Indonesia masih berjalan dengan baik, sebab walau dua tokoh ini berkelindan dalam satu rumah partai, namun sebab mempunyai peran, status serta fungsi berbeda masih mampu saling tawar menentukan arah kebijakan pemerintah; satu mewakili golongan, satunya merepresentasikan seluruh rakyat. Telihat, mekanisme check and balanceberjalan diantara keduanya, dimana satu sebanding lain bukan sanggup mudah saling mengkooptasi.

Tentu belaka kekuatan Ibu Megawati adalah partai penguasa parlemen, lalu juga ketua partai dari presiden yang mana merupakan kader partai. Ia satu-satunya partai yang dimaksud hal tersebut mampu sekadar menentukan sendiri nama calon presiden, kemudian juga mendominasi kekuatan legislasi dalam Gedung Kura-Kura. Tapi, Pak Jokowi dengan elegan mampu mengelola kekuatan relawan, yang digunakan dipupuk, dibina, diam-diam menjadi kekuatan serta juga kadang menggunakan perangkat negara agar tidaklah mudah disemena-menakan partai-partai dalam Senayan. Sebaliknya, malah sebagai gertakan juga ancaman. Pak Jokowi adalah the best ‘mind game’ actor, in the Indonesia political history, setelah bapaknya Ibu Megawati, hemat saya.

Paling tidak, perpecahan itu dimulai saat keduanya yang dimaksud dimaksud miliki tujuan sama-pada akhirnya-retak gara-gara, entah sebab motif loyalitas atau apa serta disuruh siapa, tiba-tiba sekadar Gubernur Jawa Tengah juga fungsionaris partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, dalam kapasitas entah apa-waktu itu belum bacapres PDI Perjuangan-mengirimkan rilis ke awak media-hal ganjil pula ini, bukan biasanya Pak GP berkomunikasi dengan media dengan cara ini. Isinya menolak, perhelatan hajat nasional sepak bola U-20, gara-gara Israel lolos kualifikasi lalu juga bergabung berlaga di tempat area Indonesia.

Boleh percaya atau tidak, tapi alasan bahwa Pak GP waktu itu bergabung garis partai yang mana meneruskan janji Presiden Soekarno untuk menentang penjajahan Israel atas Palestina cenderung maksa, banget. Kalau kader PDI Perjuangan yang digunakan yang lain wajar-wajar saja, seperti Gubernur Bali Wayan Koster, tapi semua tahu pejabat berambut putih ini sedang berjuang mati-matian merebut simpati suara, menaikkan elektabilitas serta juga pada waktu itu berhasil, sukses. Hasil survei menunjukkan, Pak GP unggul jarak terpencil dari pesaing terdekat, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang digunakan turut berambisi merebut Kursi RI-1, untuk ketiga kali.

Mayoritas pemilih pilpres 2024 itu sebagian milenial kemudian Generasi Z yang tersebut hal itu gila bola. Pak GP lolos ujian kesetiaan Ibu Megawati, tapi babak belur elektabilitasnya kemudian. Tentu ini adalah bunuh diri elektabilitas dalam sekejap untuk dia. Betul kemudian, pendapat Pak GP terjun bebas serta Pak Prabowo menikmati ini sebagai berkah dari langit. Padahal, di tempat dalam saat yang digunakan kurang tambahan berdekatan ada upaya dari Pak Jokowi yang tersebut kemudian terang-terangan mengaku akan ‘cawe-cawe’ menentukan siapa penerusnya demi alasan nasib bangsa.

Yaitu, merayu agar Pak Prabowo mau menjadi duta presidennya Pak GP, paket komplit yang digunakan mana sudah dikira Pak Jokowi pas kemudian cocok dengan narasi “rambut putih” lalu “wajah keriput” pada pertemuan akbar relawan Jokowi akhir tahun lalu. Sudah selesai pikirnya pekerjaan urusan urusan politik untuk permainan 2024-dalam imajinasi saya.

Press release penolakan Israel yang dimaksud berujung pencabutan hak turnamen U-20 itu berbuntut panjang, mengubah konstelasi kebijakan pemerintah menjadi liar sekali. Tawaran Pak Jokowi yang dimaksud mana sempat dipertimbangkan matang oleh Hambalang berubah menjadi penolakan. Pak Prabowo kemudian tegas menyatakan pada media, bila ia tidaklah ada berkenan menjadi duta Pak GP, bertekad bulat mau maju capres sebab pengumuman elektabilitas waktu itu mengupayakan juga membuka kesempatan besar Pak Prabowo jadi presiden lebih tinggi banyak besar dari Pak GP.

Di kabar burung lain, ada ceceran kisah dimana saat Bu Megawati mengumumkan Pak GP jadi pengumuman di area tempat Istana Batu Tulis, Bogor, Jumat (21/4/2023) terjadi sedikit percikan kekecewaan. Pak Jokowi yang dimaksud sudah lama meng-endorse Pak GP di tempat tempat hampir setiap acara strategis kenegaraan, dengan visualisasi pada akun media sosialnya, mungkin cuma bukan berkenan dengan cara partai memutuskan Pak GP. Pak Jokowi, katanya, semata-mata diberitahu beberapa saat mendekati pengumuman.

Lengkap sudah kekecewaan, menumpahkan bensin pada bara sekam pada area keluarga Solo. Yakni, disulut bahasa komunikasi urusan kebijakan pemerintah Ibu Megawati yang mana by nature begitu, ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling. Satu contoh paling maksimal mungkin adalah pernyataan ‘savage’ terhadap relasi kuasa partai pengusung lalu yang dimaksud digunakan diusung, dalam depan acara hari ulang tahun (HUT) ke-50 PDI-P di area dalam JIExpo, Kemayoran, Selasa (10/1/2023).

Seorang petugas partai bernama Joko Widodo, kata dia, tiada akan jadi presiden tanpa PDI-P, bagi dia Presiden Republik Indonesia yang mana mendengar ceramahnya dari bawah panggung dengan diam, semata-mata mampu menjadi presiden melalui partai. Mempertegas diksi ‘petugas partai’ yang tersebut hal itu entah berapa kali ia ulang pada area pelbagai kesempatan sejak 2014, googling saja.

Lihat cuma roman muka, senyum Pak Jokowi waktu Ibu Megawati mengatakan itu, ada rekam jejak digital bertebaran dimana mana. Pidato yang digunakan dimaksud disiarkan televisi kemudian media nasional itu, jadi panggung Ibu Megawati untuk memperjelas posisinya di dalam dalam negeri ini. Ia juga membocorkan, Wapres Ma’ruf Amin lalu Menkopolhukam Mahfud MD adalah mantan bawahannya dulu, pun dia pula yang mana merekomendasikan nama itu dalam tempat posisi pemerintahan sekarang. Sangat banyak momen visual persinggungan keduanya dalam sebuah acara yang dimaksud terpantau media, bila dibedah pakai pendekatan semiotika menyimpulkan Pak Jokowi kurang berkenan.

Dari kacamata politik, tiada ada yang mana digunakan salah dengan ucapan Ibu Megawati, dalam sistem urusan kebijakan pemerintah Indonesia, the winner take it all.Pak Jokowi sebagai politisi ulung juga tampak woles(santai) hanya sekali menghadapi tekanan-tekanan psikologis seperti itu, itu bagian dari risiko politisi. Diksi berulang itu sampai dengan detik Pak Jokowi condong ke Pak Prabowo tampak tiada ada dianggap, tetapi sepertinya bukan bagi Ibu Negara Iriana lalu dua anak-anaknya; Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka juga pengusaha muda Kaesang Pangarep, juga istri Walikota Medan Kahiyang Ayu beserta keluarga besar Solo dan juga juga para relawan.

Saya bukan tahu hal itu benar atau tidak, cuma kabar burung saja. Tetapi, kalau bagi orang biasa dengan mental tempe seperti saya tentu akan marah, juga hati saya mendidih. Ucapan berulang Ibu Megawati cenderung merendahkan Pak Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sekali dua kali tak apa, tetapi lama kelamaan, sejak 2014 sehingga tiada mampu lagi diterima. Ini mengenai martabat lalu harga jual jual diri.

Momentum Tepat Pak Prabowo Masuk

Ditengah kegalauan ini, pada saat elektabilitas Pak GP ambles juga juga sebaliknya nama dia naik dalam mata publik, Pak Prabowo memberikan jalan tengah solusi untuk semua. Ini klop, dikarenakan antara Pak Jokowi lalu Pak Prabowo ini berpeluang saling mengisi kepentingan masing-masing, lalu begitulah maksud kemudian tujuan kebijakan pemerintah itu ada di tempat area dunia. Pak Prabowo punya partai tetapi bukan ada punya putra mahkota, sementara Pak Jokowi punya putra mahkota tapi bukan punya partai.

Semua peristiwa kebijakan pemerintah tak hadir dari ruang hampa, semuanya permainan catur yang digunakan ada tujuan dibelakangnya. Anggap cuma cocoklogi, tapi berita dalam area media yang tersebut dimaksud mengejutkan pada bulan Mei dimana beberapa orang relawan Jokowi-Gibran dari Jawa Tengah juga Jawa Timur berbaiat dukungannya terhadap Pak Prabowo mampu hanya dijelaskan dengan masuk akal dengan alasan tadi. Tidak aneh, lalu seperti kata Mas Gibran, setelah disidang oleh partainya bahwa dukungan relawannya itu sebagaimana politik, dinamis.

“Siap dibelok belokkan untuk relawan itu. Tapi nanti ya, santai wae to, iseh suwe,” Mas Gibran

Sekuen selanjutnya adalah uji materiil atas batas usia calon presiden serta calon delegasi presiden (capres-cawapres) dari usia 40 tahun menjadi 35 tahun, atas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Googling saja, deretan nama beken pemohon seperti Dedek Prayudi, politisi Partai Solidaritas Indonesia, juga beberapa pejabat pemda yang dimaksud hal itu diusung Partai Gerindra seperti Erman Safar, Pandu Kesuma Dewangsa serta lain sebagainya. Ini tiada juga tidaklah muncul tanpa maksud, pada saat ini Mas Gibran berusia 35, mudah sekali merajut kesimpulannya.

Wacana Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, segendang sepenarian dengan uji materiil itu cuma ‘testing the water’. Bukan itu maksud utamanya jadi cawapres Pak Prabowo sekarang, tetapi sebuah sinyal bahwa kepentingan Pak Jokowi meneruskan dinasti politiknya mampu diakomodir Pak Prabowo. Anggaplah sensasi itu cawapres muda itu sudah usai, tapi paling bukan Pak Prabowo mencoba memenangkan dua hati sekaligus, bapak kemudian juga anak dalam sekali langkah. Mendapatkan restu keduanya adalah kunci menjadi presiden 2024, Pak Jokowi adalah idola boomers serta juga milenial, sementara Mas Gibran dengan tweet anehnya adalah pusat perhatian Gen Z serta adiknya.

Pak Jokowi adalah anomali. Tidak mudah bagi Mas Gibran bisa jadi jadi meniru karir kebijakan pemerintah bapaknya, memenangkan hati Ibu Megawati atau menjadi bintang dalam partai paling tua ini, susah. Jalan paling masuk akal, bagi bapak lalu anak ini adalah berkompromi dengan Pak Prabowo. Konteks paragraf ini adalah, siapa presiden tahun 2029 atau 2034. Mungkin sekadar ini terlalu dini membicarakannya, tapi cobalah mengakses beberapa jumlah keseluruhan buku sejarah lama, bahwa Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu sudah diramal menjadi sosok pemimpin Indonesia sewaktu masih militer aktif, sebagai Kepala Pengamat Militer PBB dalam bekas negara Yugoslavia, 1995.

Perang Bharatayudha

Yakinlah tak ada satupun yang yang ingin skenario liar ini terjadi, kecuali para perusuh. Sebuah huru-hara kebijakan pemerintah dalam dalam rumah partai banteng moncong putih, antara seisi partai dengan satu petugas partai yang ditugaskan menjadi kepala negara dan juga juga kepala pemerintahan. Ini akan merembet kemana-mana, sebab bila itu terjadi Partai Gerindra, juga sekutunya yang digunakan mana sudah tegak lurus ke Pak Jokowi tak akan tinggal diam. Yang terjadi, tentu belaka kekacauan urusan urusan politik di area area Senayan yang digunakan berimbas pada iklim tak bersahabat bagi siapapun, khususnya ekonomi, sektor dimana rakyat cari isi periuk nasi.

Pada titik ini, PDI Perjuangan tampaknya sudah cuek dengan‘mind game’Pak Jokowi, menclok sana-menclok sini. Satu sumber dilingkaran Pak GP bilang, merekan sudah tidak ada ada peduli langkah Pak Jokowi, mau ke Pak Prabowo silahkan, mau kembali fokus ke Pak GP itu yang tersebut mana diharapkan. Ini pula yang mungkin bisa saja jadi menjelaskan, sowan simbolik tokoh pergerakan 1998 Budiman Sudjatmiko ke Pak Prabowo, dianggap sepi kemudian juga tak mendapat sanksi dari partai, berbeda sangat dengan apa yang dimaksud mana sebelumnya dijatuhkan pada Mas Gibran. Dalam bahasa saya, PDIP lalu Pak GP sudah “sak karep mu”Pak Jokowi.

Yang terjadi saat ini adalah perang dingin, identik identik menjaga diri baik antara Ibu Megawati, Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, sementara Pak GP praktis diam cuma tegak lurus dengan arahan partainya. Apakah Ibu Megawati mungkin melengserkan Pak Jokowi dari jabatan presiden, semisal impeachment, atas ulah mbaleloini? Hemat kami, tak mungkin atau kecil kemungkinan sebab Ibu Megawati pernah mengalami hal yang dimaksud hal tersebut lebih besar banyak pahit saat Sidang Umum MPR tahun 1999, dimana pemenang 34% ucapan jagonya kalah oleh calon Partai Kebangkitan Bangsa yang dimaksud cuma 13% suara.

Sekarang, kemana dukungan Pak Jokowi sebetulnya lebih lanjut lanjut pasti terkunci, ditentukan kemana Pak Erick Thohir, salah satu menteri terbaiknya berlabuh. Selain aura Pak Jokowi, Menteri jika Lampung ini mendapatkan simpati dari Nahdlatul Ulama. Untuk ini, ilmuwan urusan urusan politik Burhanudin Muhtadi dengan sangat baik mampu memetakannya. Dipublikasikan dalam artikel berbahasa Inggris berjudul Ganjar Pranowo’s Running Mate: What’s in PDI-P’s Playbook?di fulcrum.sg.

Yang menarik dari ulasan Burhanuddin adalah, kendayi Pak ET adalah sosok paling populer diantara nama-nama cawapres yang mana digunakan beredar, seperti Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Jenderal Andika Perkasa kemudian Muhaimin Iskandar, tapi peluangnya menjadi duta Pak GP malah tipis. Alasan Burhanudin, Pak ET diusung oleh Partai Amanat Nasional yang mana digunakan sudah kadung bergabung dengan Partai Gerindra. Lalu, merujuk laporan Tempo, PDI Perjuangan cenderung menyalahkan Pak ET atas kegagalan Indonesia menjadi host piala dunia U-20.

Padahal, bila Pak ET duet dengan Pak GP itu akan merekatkan hubungan antara Ibu Megawati lalu Pak Jokowi. Sayangnya skenario ini tampak sulit terjadi, serta bahkan kemana Pak ET akan berlabuh, sekarang ini semakin kabur oleh sebab itu ada semacam keenganan elemen dalam area Partai Gerindra untuk menerima sosoknya. Ini bukan ketidakcocokan antara Pak Prabowo juga Pak ET, tetapi lebih besar tinggi pada elemen suporter dalam belakang keduanya. Entah siapa.

Ambang batas minimum partai yang tersebut mampu mengusung calon presiden baik sendiri, atau koalisi sebesar 20% atau presidential threshold yang digunakan dimaksud diundangkan pada 2008 adalah kecelakaan paling parah dalam sejarah perpolitikan modern Indonesia. Itu diketok parlemen oleh syahwat kekuasaan yang mana dimaksud dikiranya akan abadi, dengan dukungan Istana waktu itu Pak SBY mendekati Pilpres 2009, dinaikan dari ambang 10% di dalam area ketentuan tahun pilpres 2004. Anehnya, sekarang, rata-rata partai pengusul presidential threshold 20% dulu sekarang ini menjadi ‘korban’ dari apa yang mana mana mereka pernah putuskan.

Presidential threshold minimum 20% makin mempersempit prospek regenerasi pemimpin Indonesia berdasarkan sistem meritokrasi atau asas kemampuan. Batas yang tersebut dimaksud terlalu tinggi pada seleksi Capres menghasilkan masa depan negeri ini dikuasai oleh segelintir partai besar, atau dalam bahasa kegiatan ekonomi oligopoli. Dalam konteks sekarang tiga partai teratas PDI Perjuangan, Partai Golkar serta Partai Gerindra menguasai 44,21% ucapan parlemen. Disitulah pertempuran antara PDI Perjuangan atau Ibu Megawati dengan Partai Gerindra serta Partai Golkar yang dimaksud dua duanya tampak dikontrol oleh Pak Jokowi.

Dinasti Politik Pak Jokowi

Mau tiada ada mau, suka tidaklah ada suka urusan presidential threshold minimum 20% sudah terjadi. Tidak perlu meratapi. Yang dapat diakali adalah, sebuah cara untuk tetap mempersiapkan calon pemimpin dari sisi ketersediaan atau kepantasan sehingga mau tiada mau pemilik tiket capres akan melirik dia. Mas Gibran dengan gebrakan dalam area Solo serta AHY yang tersebut mana belum berpengalaman adalah dua contoh pilihan tersedia yang mana mana tersedia untuk mengisi prospek defisit pemimpin terbaik akibat dampak dari presidential threshold.

Deal Pak Jokowi lalu Pak Prabowo untuk dukungan 2024, yang digunakan digunakan menyertakan Mas Gibran sebagai klausul aset bersama untuk disiapkan menjadi pemimpin masa depan sebetulnya juga berpotensi menjadi jalan keluar bagi munculnya koalisi besar. Besar sekali. Yakni, PDI Perjuangan lah yang digunakan digunakan kemudian mengalah-sesuatu yang mana pernah dijalani pada 1999-, dimana bisa saja belaka belaka dengan kinerja elektabilitas Pak GP yang tersebut digunakan tak kunjung membaik menyebabkan status penugasannya dibatalkan kemudian diganti oleh Puan Maharani menjadi cawapres Pak Prabowo Subianto.

Bila skenario ini terjadi sistem demokrasi akan sangat terpencil tambahan adil, lantaran pada saat itulah tiket pencapresan Anies Rasyid Baswedan yang digunakan mana selama ini tampak tersandera oleh pengaruh Pak Jokowi bisa saja jadi diberikan. Tidak ada lagi partai yang dimaksud digunakan akan diperiksa oleh Kejagung atau KPK bila terindikasi mendekat atau mengupayakan Anies. Pembuktian hal ini sudah sangat banyak juga vulgar, misalnya bila mengikuti pernyataan Ketua Umum Partai Golkar setiap kali diperiksa oleh Kejagung dalam kasus minyak goreng.

Bila skenario itu tak ada terjadi, ya sudah duel baratayuda akan berlanjut di tempat area laga resmi Pilpres dimana prospek capresnya tetap cuma dua saja, Pak GP versus Pak Prabowo. PDP Perjuangan memajukan Pak GP didampingi oleh beberapa pilihan mulai dari Yenny Wahid, Jenderal Andika Perkasa, Sandiaga S Uno, hingga Mahfud MD. Sebaliknya Pak Prabowo akan tampil bersama banyak alternatif Pak ET, Muhaimin Iskandar juga figur yang digunakan hal tersebut lebih tinggi lanjut sedikit, serta bukan bukan mungkin Anies Baswedan masuk radar padahal bila itu terjadi, dukungan Pak Jokowi akan mengendendur.

Setelah generasi boomers ini selesai entah oleh Pak Prabowo atau Pak Ganjar, maka tahun 2029 lalu 2034 adalah era baru dimana generasi baru sepantaran Mas Gibran, Mas AHY juga juga mungkin sekadar Pak Anies akan menjadi pilihan yang digunakan tersedia, disamping putra bangsa terbaik lain yang digunakan yang disebut diharapkan muncul. Lebih baik lagi, bila para politisi boomers itu rela membuka presidential threshold, menurunkan jadi katakan lah 10% seperti 2004, sehingga proses sukses Pilpres akan tambahan asyik juga berwarna serta rakyat mendapatkan hak-haknya dengan calon tambahan tinggi banyak lalu juga berkualitas.