Opini  

Mosi Tidak Percaya: Dapatkah Anggota DPR Diganti dengan AI?

Mosi Tidak Percaya: Dapatkah Anggota DPR Diganti dengan AI?

republicberita.com –

Nino Nafan Hudzaifi

Nino Nafan Hudzaifi

Nino Nafan Hudzaifi atau akrab disapa Nino merupakan pribadi asisten pengacara pada salah satu firma hukum tertua, terbesar, lalu terbaik di tempat area Indonesia. Nino adalah sarjana lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Pada tahun 2021, Nino dianugerahi gelar sebagai salah satu mahasiswa berprestasi dalam FH UI. Sebelum bekerja sebagai asisten pengacara, Nino pernah mempunyai pengalaman bekerja di area area beberapa institusi ternama di area dalam Indonesia, baik di area tempat sektor umum maupun swasta. Ia menulis untuk membawa dampak kemudian perubahan positif bagi negerinya. Opini yang tersebut digunakan disampaikan merupakan pendapat pribadi lalu bukan merupakan pandangan resmi institusi pada area mana dia bekerja.

Profil Selengkapnya

“Melihat perilaku pejabat yang tersebut hal itu menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lalu juga kerap melakukan pengesahan regulasi secara tidaklah transparan dan juga juga tidaklah taat prosedur, akankah tambahan banyak baik jika pejabat yang yang berstatus sebagai anggota DPR hal itu rakyat ganti belaka dengan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence, AI)?,”

Melihat perkembangan zaman, timbul sebuah pertanyaan dapatkah pengalihan fungsi serta tanggung jawab anggota DPR ke AI mampu meminimalisir kekecewaan rakyat. Sehingga, perlu menjadi pertimbangan apakah dimungkinkan bila anggota DPR digantikan oleh AI.

Studi Kasus Penyelewengan Kekuasaan oleh Anggota DPR
Terdapat beberapa contoh adanya penyimpangan kekuasaan oleh DPR, baik secara individual maupun kolektif. Pada kasus yang digunakan mana bersifat individu, Ary Egahni orang anggota DPR ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan suaminya, manusia Bupati Kapuas pada Maret 2023 lalu. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh sebab itu diduga memotong pembayaran pegawai negeri pada Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Bukan semata-mata penyimpangan dalam kasus korupsi, pada akhir tahun 2022, secara kolektif DPR bersama Presiden sudah pernah mengesahkan Perppu Cipta Kerja untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang dimaksud digunakan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akibat dipandang tak memberikan ruang partisipasi bermakna pada masyarakat.

Mengacu pada dua contoh pada atas, anggota DPR idealnya diharapkan dapat menjalankan fungsi duta rakyat secara amanah, dengan tentunya mendengar serta mengedepankan aspirasi rakyat. Harapan yang tersebut tercermin dari data yang digunakan mana diambil dari survei Litbang Kompas pada 10-12 Januari 2023, dalam mana penilaian umum terhadap kinerja DPR cenderung negatif, yaitu sebesar 63,4% responden menyatakan bahwa aspirasi merek cuma sesekali semata didengar oleh DPR.

Implementasi Artificial Intelligence
AI sudah banyak digunakan oleh berbagai pihak. Bahkan, salah satu firma hukum global bernama Allen & Overy (A&O) telah lama dilaksanakan menerapkan AI bernama “Harvey” yang dimaksud hal itu bertugas untuk membantu pengacara merek dalam mengerjakan tugas administratif, seperti melakukan uji tuntas serta juga menyebabkan kontrak hukum.

Di sisi lain, AI juga sudah pernah terjadi diimplementasikan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan pada tempat bidang pemerintahan, salah satunya di tempat dalam India dengan “AI for All”-nya. Inisiatif India ini bertujuan untuk memaksimalkan prospek AI untuk menganalisis data sosial media, survei, serta laporan rakyat guna mengidentifikasi isu umum yang mana digunakan perlu diatasi oleh pemerintah.

Regulasi Artificial Intelligence dalam Hukum Indonesia
Hingga saat ini, Indonesia belum miliki regulasi yang mana spesifik mengatur penyelenggaraan AI. Meski demikian, terdapat beberapa peraturan yang digunakan digunakan mengarah pada pengembangan AI pada dalam Indonesia.

Pertama, pada tahun 2020 pemerintah sudah pernah menetapkan Rencana Aksi Nasional Teknologi Kecerdasan Buatan 2020-2045. Dokumen ini merupakan acuan kementerian, lembaga, kemudian pemangku kepentingan dalam mengembangkan AI pada Indonesia.

Kedua, Menurut Peneliti Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum UI, dalam Pasal 1 nomor 8 UU ITE, AI dapat dipersamakan dengan definisi “Agen Elektronik” mampu melakukan tindakan terhadap informasi elektronik tertentu secara “otomatis”.

Ketiga, terdapat Perpres SPBE yang mana dimaksud spesifik mengatur penyelenggaraan AI dalam area bidang pemerintahan. Pasal 2 Perpres SPBE menjelaskan bahwa perpres ini mencakup arah kebijakan, kerangka arsitektur, referensi, domain, serta inisiatif strategi Nasional.

Manifestasi Jika Anggota DPR Tergantikan oleh AI
Penggunaan AI dalam bidang pemerintahan dapat diimplementasikan sejalan dengan konsep Government 4.0 yang mana dimaksud menggabungkan teknologi digital juga inovasi untuk meningkatkan efisiensi juga juga efektivitas pemerintahan. AI digunakan untuk mempercepat perubahan fundamental digital di area area sektor umum serta meningkatkan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk melihat apakah wacana mengganti anggota DPR dengan AI ini dapat diterapkan atau tidak, maka kita perlu meninjau pada definisi dari anggota DPR itu sendiri. Pasal 76 ayat (1) UU MD3 pada dasarnya menyatakan bahwa jumlah keseluruhan agregat anggota DPR ialah 560 “orang” juga bukan bentuk lain selain orang.

Hal ini diperkuat dengan adanya Tata Tertib DPR, pada dasarnya mendefinisikan “anggota DPR” merupakan duta rakyat yang tersebut telah dilakukan lama bersumpah atau berjanji dalam melaksanakan tugasnya. Unsur “telah bersumpah atau berjanji” ini adalah hal yang digunakan digunakan sulit untuk dipenuhi, mengingat AI tidaklah mungkin bisa jadi semata dianggap mempunyai agama.

Atas dasar penjabaran dalam area atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi pada Indonesia secara tegas mengatur bahwa keanggotaan DPR haruslah terdiri atas orang-perorangan atau individu fisik. Dengan demikian, AI yang digunakan dimaksud merupakan kecerdasan buatan pun masih belum dapat dikategorikan sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan efektivitas DPR juga mengganti anggota DPR secara keseluruhan.

Adapun, apabila memang ingin diganti, maka perlu dikerjakan upaya untuk mengubah ketentuan terkait keanggotaan DPR, seperti digantinya kata “orang” dalam Pasal 76 ayat (1) UU MD3 serta ketentuan beragama dalam Tatib DPR agar nantinya dapat mewadahi AI untuk menjadi anggota DPR.

Berdasarkan penelitian PwC, keputusan AI belaka dapat mencapai tingkat keakuratan sebesar 80%. Meskipun anggota DPR juga tidaklah dapat dimungkiri tidaklah ada pernah mengambil keputusan yang akurat 100% sesuai harapan rakyat, namun setidak-tidaknya anggota DPR mempunyai sifat-sifat kemanusiaan serta nurani yang tersebut dimaksud secara gamblang bukan dapat dikalkulasi secara angka.

Keterbatasan AI ini diperparah dengan adanya kekurangan lainnya, seperti minimnya pemahaman konteks, kreativitas, serta inisiatif. Terlebih, peran AI dalam aspek tanggung jawab moral kemudian juga etika juga akan dipertanyakan ketika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dimaksud berdampak buruk bagi rakyat.

Meskipun peran AI dalam penyerapan aspirasi dinilai kurang efektif, namun AI dapat menjadi solusi ketika anggota DPR diharuskan untuk mengunjungi daerah pemilihan (dapil) guna menyerap aspirasi. Kini, terdapat permasalahan titik kunjungan anggota DPR yang digunakan bukan mencakup keseluruhan dapil dikarenakan bukan semuanya miliki jalur ataupun akses transportasi yang mana hal tersebut mendukung.

Dengan demikian, AI sejatinya dapat membantu proses penyerapan aspirasi bagi anggota DPR pada daerah terkait melalui teknologi big data untuk menampung aspirasi lalu keluhan penduduk untuk nantinya dipergunakan ketika merumuskan kebijakan publik.

Mengutip dari data yang digunakan dimaksud dijabarkan oleh PinterPolitik, setiap tahunnya, anggota DPR akan mendapat sekitar Rp 1,12 miliar untuk melaksanakan kunjungan ke dapil. Dengan demikian, setiap tahun DPR akan mengeluarkan anggaran kepada 575 anggotanya dengan besaran sekitar Rp 644 miliar untuk dana kunjungan dapil, tiada termasuk dana aspirasi sebesar 450 juta.

Dengan menggunakan AI untuk menyerap aspirasi di tempat area dapil, maka diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses penyerapan aspirasi dan juga juga dapat belaka memangkas anggaran anggota DPR untuk melakukan kunjungan ke dapil.

Apabila memang anggota DPR ingin digantikan oleh AI, maka pemerintah Indonesia perlu untuk menghasilkan suatu badan baru yang digunakan bertanggung jawab sebagai penyelenggara AI, agar dapat selaras dengan Pasal 1 hitungan 6 UU ITE. Hal ini bertujuan jika rakyat merasa dirugikan maka badan penyelenggara AI dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Apakah Lebih Baik jika Anggota DPR Digantikan oleh AI?
Sebagai kesimpulan, meskipun terlampau banyak sekali blunder yang tersebut dilaksanakan oleh anggota DPR, Indonesia sebagai negara demokrasi tetap membutuhkan anggota DPR dalam bentuk fisik sebagai manusia.

Namun, AI tetaplah dipandang mampu membantu fungsi anggota DPR agar melakukan pembenahan serta penyempurnaan pengorganisasian sistem pemerintahan yang digunakan itu lebih tinggi banyak efektif juga juga efisien di area tempat Indonesia, terlebih dalam lingkup lembaga legislatif.

Sehingga diperlukan adanya mekanisme untuk dapat saling mengkolaborasikan antara kelebihan sifat-sifat yang mana digunakan di dalam dalam miliki manusia lalu juga juga kecerdasan yang mana dimaksud dimiliki oleh teknologi kecerdasan buatan seperti AI.