Opini  

Misi RI dalam Pemberian Hibah kepada Pemerintah/Lembaga Asing

Misi RI dalam Pemberian Hibah kepada Pemerintah/Lembaga Asing

republicberita.com –

Rizal Sukma Pradika

Rizal Sukma Pradika

Rizal Sukma Pradika merupakan ASN Kementerian Keuangan dengan Sarjana Akuntansi yang digunakan digunakan diperoleh dari Politeknik Keuangan Negara STAN (2018). Selain bergerak bertugas pada Lembaga Kerja Sama Pembangunan Internasional, penulis saat ini sedang menempuh lembaga institusi belajar pascasarjana Analisis Kebijakan Publik di tempat dalam Universitas Indonesia. Opini yang tersebut itu disampaikan merupakan pendapat pribadi penulis, bukan merupakan pendapat resmi dari tempat penulis bekerja.

Profil Selengkapnya

Indonesia telah lama lama mengirimkan bantuan vaksin pentavalent kepada Nigeria pada Minggu (28/5/2023). Bantuan vaksin diberikan sebanyak 1,5 jt dosis yang mana nilainya lebih banyak tinggi dari Rp 30 miliar.

Pemberian bantuan yang tersebut merupakan salah satu penyelenggaraan kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing yang mana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019.

Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) ialah lembaga yang digunakan digunakan dibentuk untuk melaksanakan tugas penyaluran hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing. LDKPI sebagai Badan Layanan Umum rumpun pengelola dana yang tersebut yang disebut bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, diberi amanah endowment fund hingga saat ini sebesar Rp 8 triliun.

Endowment fund dimaksud berbentuk Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (DKPI) yang dimaksud digunakan dikelola pada instrumen konstruksi sektor ekonomi rendah risiko. Imbal hasil dari kelolaan DKPI itulah yang tersebut hal itu dimanfaatkan sebagai sumber dana pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

Kebijakan pemberian hibah merupakan wujud implementasi kebijakan kebijakan pemerintah luar negeri bebas aktif. Sejalan dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersebut mana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum juga melaksanakan ketertiban dunia yang dimaksud dimaksud berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, lalu juga keadilan sosial.

Indonesia sudah pernah diimplementasikan memasuki fase tak semata-mata menerima bantuan dari negara lain, tetapi juga sudah berkontribusi dalam pengerjaan kegiatan perekonomian global dengan memberi bantuan ke negara lain. Hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam memperkuat Sustainable Development Goals (SDGs) utamanya tujuan pengerjaan no poverty, zero hunger, dan good health and well being.

Sejak dilaksanakannya pada tahun 2020, pemberian hibah yang digunakan mana bertujuan sebagai dukungan pencapaian SDGs di tempat area antaranya:

  1. Bantuan pemulihan pasca bencana alam kepada Madagaskar, Mozambik, lalu Zimbabwe pada tahun 2021 serta Turki pada tahun 2023.
  2. Bantuan penanganan pandemi Covid-19 kepada India pada tahun 2021.
  3. Bantuan pemulihan dari kondisi geopolitik yang digunakan tiada stabil lepada Ukraina pada tahun 2022.
  4. Bantuan vaksin pentavalen untuk penduduk Nigeria pada tahun 2023.

Selain misi SDGs, pemberian hibah juga membawa misi diplomasi politik. Peran serta Indonesia sebagai warga dunia melalui pemberian hibah diharapkan dapat meningkatkan citra serta juga pengaruh Indonesia di dalam dalam tingkat global juga regional.

Dukungan negara penerima hibah, khususnya negara-negara Asia Pasifik, dalam forum-forum internasional sangat penting bagi Indonesia sebagai upaya menjaga kehormatan kedaulatan kemudian keutuhan wilayah NKRI.

Sebagai contoh adalah beberapa tahun lalu salah satu negara Asia Pasifik mempunyai pengumuman yang digunakan sumbang terhadap Indonesia dengan mengangkat isu HAM Papua di dalam tempat forum PBB. Kini, setelah Indonesia menjalin kerja serupa dengan negara hal hal itu melalui pemberian hibah, persepsi negatif sudah tak lagi terdengar.

Mengapa Indonesia memberikan hibah kepada pemerintah/lembaga asing di area area tengah kondisi perekonomian dalam negeri yang digunakan hal tersebut masih berupaya bangkit dari pandemi Covid-19?

Ternyata kebijakan pemberian hibah juga mengemban misi diplomasi ekonomi. Adanya pemberian hibah ini menjadi prospek bagi para pelaku bidang bisnis dalam negeri.

Pemerintah mengutamakan produk-produk dalam negeri untuk barang/jasa komoditas hibah. Pelaku bidang usaha dalam negeri baik BUMN maupun sektor privat sebagai penyedia barang/jasa komoditas hiba, secara tiada langsung dibantu oleh Pemerintah untuk menembus pasar internasional.

Penetrasi produk-produk dalam negeri ke pasar global tentunya akan meningkatkan nilai ekspor sehingga berdampak positif pada neraca perdagangan.

BUMN yang tersebut dimaksud sudah dikerjakan bekerja identik dengan pemerintah, yaitu Biofarma, sebagai penyedia komoditas hibah dalam bentuk vaksin. Beberapa BUMN juga miliki item yang tersebut hal tersebut berpotensi menjadi barang/jasa komoditas hibah, seperti PT INKA juga PT Dirgantara Indonesia.

PT INKA dalam sejarahnya telah terjadi lama berhasil mengekspor barang kereta api ke Thailand, Filipina, dan juga juga Bangladesh. Sedangkan PT Dirgantara Indonesia mempunyai komoditas pesawat udara CN235 yang digunakan itu sangat diminati oleh negara-negara dalam tempat Afrika kemudian Asia Selatan.

Misi-misi dalam kebijakan pemberian hibah tumbuh oleh sebab itu rasa tanggung jawab Indonesia seiring dengan peningkatan posisi dunia usaha menjadi middle income country. Indonesia dituntut untuk berperan tambahan besar besar dalam menyokong pengerjaan juga kesejahteraan global. Agar tambahan optimal, tak semata-mata manfaat kebijakan pemerintah luar negeri, kebijakan pemberian hibah juga diarahkan untuk mengupayakan penguatan perekonomian dalam negeri.

Menarik untuk melihat tahun-tahun mendatang, apakah Indonesia konsisten dengan kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing sehingga dapat mencapai misi-misinya.

Sungguh suatu pencapaian yang dimaksud yang layak diapresiasi apabila ke depan Indonesia dengan Indonesian AID mampu sejajar dengan negara-negara yang mana itu sudah terlebih dahulu berperan dalam kerja mirip perkembangan internasional dalam bentuk pemberian hibah. Contohnya negara-negara Asia seperti Jepang dengan JICA, Korea dengan KOICA, juga Thailand dengan TICA.