Opini  

Menyoal Pembiayaan UMi: Evaluasi Tujuan lalu Pelaksanaannya

Menyoal Pembiayaan UMi: Evaluasi Tujuan lalu Pelaksanaannya

republicberita.com –

Muh. Amin H

Muh. Amin H

Muh. Amin Hidayatullah merupakan Pengawas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pekalongan, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Keuangan. Pendidikan S1 ditempuh dalam Universitas Sembilan Belas November Kolaka. Opini yang tersebut digunakan disampaikan merupakan pendapat pribadi penulis, bukan merupakan pendapat resmi dari tempat penulis bekerja.

Profil Selengkapnya

Pandemi COVID-19 sempat menciptakan kegiatan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi di tempat area tahun 2020. Namun demikian, terdapat fakta menarik ada sektor UMKM yang mana terbukti tangguh dalam menghadapi pandemi.

Ketahanan UMKM dalam menghadapi resesi akibat pandemi COVID-19 selain akibat adanya bansos dari pemerintah, juga oleh sebab itu fleksibilitas yang digunakan hal itu dimiliki oleh UMKM terutama dalam hal permodalan.

UMKM juga berperan besar dalam menyerap tenaga kerja serta membantu upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data yang tersebut digunakan dirilis oleh Kementerian Koperasi lalu UKM, ada 65,4 jt UMKM yang mana pada Indonesia pada tahun 2019.

Sebuah penelitian yang digunakan digunakan dilaksanakan oleh Mardanugraha et al. (2023) mengungkapkan bahwa pasca pandemi COVID-19, sebanyak 51% UMKM yang mampu beroperasi secara penuh lalu juga sebanyak 30% UMKM masih mampu mempertahankan pegawai merekan itu sedangkan 19% sisanya tidak ada ada mampu bertahan.

UMKM yang mana mana mampu bertahan pada umumnya miliki sumber permodalan tersembunyi (hidden wealth) baik dalam bentuk tanah, bangunan ataupun kendaraan yang tersebut dapat dijual atau digadaikan untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha. Dari pada tempat ini kita sanggup lihat bahwa kemampuan bertahan UMKM sangat bergantung pada ketersediaan modal perniagaan mereka.

Akses pembiayaan perbankan
Berdasarkan ukuran kegiatan bisnis UMKM, setidaknya 70% dari total keseluruhan pelaku UMKM merupakan pelaku perniagaan Ultra Mikro (UMi) yang digunakan sebagian besar merupakan ibu-ibu rumah tangga atau lebih besar besar sering disebut “emak-emak”.

Usaha yang digunakan dijalankan biasanya sebatas upaya mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya dengan berjualan kue, berdagang di tempat tempat warung kelontong, atau berjualan pakaian sebagai dropshipper.

Pelaku UMKM yang digunakan dimaksud miliki literasi cukup baik terkait keuangan serta mempunyai agunan usaha, dia akan mencari lembaga keuangan formal seperti bank, fintech (peer-to-peer lending) lalu pegadaian untuk mengajukan kredit pinjaman.

Namun bagi pelaku bidang usaha UMi, dia sering terhalang dalam mengakses pembiayaan dari pihak bank atau lembaga keuangan formal lainnya terutama dikarenakan bukan adanya aset yang digunakan mana dapat dijadikan agunan. Akibatnya, sebagian lari kepada rentenir untuk membiayai bidang bidang usaha mereka.

Hal ini tentu dapat menghambat dan/atau bahkan memperburuk kondisi ekonomi para pelaku usaha UMi. Untuk memfasilitasi hal tersebut, pemerintah hadir melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan program pembiayaan UMi sebagai angin segar bagi para pelaku kegiatan bisnis UMi dalam memperoleh pembiayaan.

UMi hadir untuk rakyat kecil
Pembiayaan UMi adalah program dana bergulir yang tersebut dimaksud menyediakan infrastruktur pembiayaan perniagaan UMi yang itu belum dapat mengakses perbankan kemudian lembaga keuangan formal lainnya. UMi sendiri dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) PIP yang dimaksud dimaksud merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb).

Sumber pembiayaan UMi sendiri berasal dari APBN, kemudian sejak 2017 s.d. 30 Juni 2023 total yang tersebut digunakan telah lama dilaksanakan disalurkan sebesar Rp26,23 triliun. Kelebihan dari pembiayaan UMi bagi pelaku usaha UMi antara lain pertama persyaratan yang dimaksud digunakan mudah, apalagi tiada perlu menyediakan aset sebagai agunan/jaminan.

Pelaku usaha UMi cukup menyiapkan KTP atau Surat Keterangan pengganti KTP untuk mengajukan pembiayaan UMi. Kedua, calon debitur tiada sedang dibiayai oleh kredit program pemerintah lainnya dalam bidang UMKM seperti KUR. Ketiga, tingkat suku bunga dari PIP yang tersebut dimaksud terbilang rendah yaitu berkisar antara 1 hingga 4 persen.

Keempat, plafon pinjaman pembiayaan juga cukup besar, yakni maksimal sebesar 20 jt per debitur. Kelima, pembiayaan UMi juga memberikan dukungan pelatihan juga pendampingan bagi para debitur yang tersebut mendapatkan pembiayaan melalui penyalur.

Mendorong peran Koperasi dan juga juga LKBB lain
PIP selaku coordinated fund dalam pembiayaan UMi, menyalurkan dana UMi secara langsung maupun tidaklah ada langsung (linkage). Penyaluran pembiayaan secara langsung melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dilaksanakan oleh PT PNM (Persero) (skema group lending) kemudian PT. Pegadaian (Persero) (individu lending).

PNM kemudian Pegadaian merupakan 2 LKBB dengan penyaluran kumulatif terbesar (>82%). Sementara yang dimaksud hal tersebut linkage dilaksanakan oleh PT Bahana Artha Ventura melalui kerjasama dan juga juga linkage dengan koperasi.

Untuk kerja sejenis linkage, contohnya yaitu dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) serta Koperasi Simpan Pinjam juga Pembiayaan Syariah (KSPPS). Adanya sinergi antara pemerintah dengan para penyalur ini diharapkan dapat memaksimalkan penyaluran UMi serta meningkatkan akurasi penyaluran dana agar lebih lanjut besar tepat sasaran.

Koperasi juga mitra penyalur lainnya tentunya lebih lanjut besar mengetahui kondisi pada area lapangan sehingga merekan dapat menilai dengan lebih lanjut lanjut baik kondisi para debitur yang mana dimaksud ingin mendapatkan pembiayaan UMi.

Di sisi lain, pembiayaan UMi juga mampu menghidupkan kembali Koperasi juga LKBB lainnya non BUMN lalu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Bagi pemerintah, harapan dari adanya program pembiayaan UMi ini adalah pelaku bidang usaha UMi dapat meningkatkan produktivitas usahanya untuk dapat naik kelas kemudian berkembang menjadi perniagaan yang tersebut hal tersebut dapat dibiayai dengan skema pembiayaan KUR.

Dengan meningkatnya skala perusahaan UMKM dalam Indonesia, harapannya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja juga kesejahteraan penduduk serta mampu membantu mengentaskan kemiskinan pada Indonesia.

Realisasi penyaluran UMi di area dalam Kota Pekalongan serta sekitarnya
Secara nasional realisasi penyaluran pembiayaan Umi periode Januari – Juni 2023 adalah sebesar Rp2,34 triliun dengan total debitur sebanyak 569.948. Khusus penyaluran UMi pada daerah Pekalongan-Batang sampai saat ini terus mengalami peningkatan.

Selama 2023, pembiayaan UMi telah terjadi dijalankan disalurkan kepada 16.569 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp65,75 miliar. Jumlah yang digunakan disebut tersebar dalam tiga pemda yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan lalu Kota Pekalongan.

Jumlah penyaluran kemudian debitur terbanyak ada dalam Kabupaten Pekalongan yakni sebesar Rp28,62 miliar untuk 7.520 debitur. Kabupaten Batang ada 4.958 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp20,64 miliar, sedangkan Kota Pekalongan ada 4.091 debitur serta total penyaluran sebesar Rp16,49 miliar.

Dari total total tersebut, 16.381 debitur berjenis kelamin perempuan kemudian lebih tinggi banyak dari separuhnya merupakan wanita dengan rentang usia sekitar 30 hingga tambahan dari 50 tahun. Sebagian besar debitur UMi itu merupakan perempuan pra sejahtera yang mana menjalankan usahanya untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari sisi LKBB, PT. PNM menjadi penyalur terbesar pembiayaan UMi yakni Rp52,55 miliar atau sekitar 79,9% dari total penyaluran dengan total total debitur sebanyak 13.790.

Evaluasi penyaluran UMi (tingginya lending rate ke debitur)
Pembiayaan UMi meskipun merupakan kredit/pinjaman, namun semangat utamanya adalah program pendampingan juga dukungan kepada penduduk agar dapat mempunyai sumber pendapatan yang tersebut hal itu berkelanjutan untuk dapat keluar dari jerat kemiskinan.

Program ini juga dibentuk untuk menghindarkan para pelaku perniagaan Umi dari bunga tinggi pembiayaan rentenir. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan UMi mampu mencapai lapisan sektor sektor ekonomi terbawah, terbukti dengan banyaknya penambahan jumlah total agregat debitur baru.

Debitur UMi secara nasional mencapai bilangan tambahan dari 7 jt per akhir tahun 2022, dengan tambahan sebanyak 2 jt debitur dari tahun sebelumnya. Namun pada area sisi lain, lending rate pembiayaan UMi masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) mikro perbankan.

Berdasarkan data yang tersebut ada, sebagian besar debitur UMi terutama dengan skema linkage dikenakan rate berkisar antara 15% – 25% flat pa sedangkan SBDK mikro perbankan semata-mata berada pada tempat kisaran 5,8% – 18,42% (per Juni 2023).

Hal hal yang menyebabkan tujuan awal dari adanya program ini menjadi kurang tercapai. Lending rate yang mana dimaksud tinggi dikhawatirkan akan membebani debitur sehingga dapat menjadi hambatan dalam upaya untuk meningkatkan perekonomiannya.

Berdasarkan penelitian yang dimaksud itu dikerjakan oleh Krisnawan (2023), penerapan holding ultra mikro berpotensi mengacaukan tujuan awal program UMi sebab tipologinya yang dimaksud dimaksud berbentuk perbankan.

Dengan tipologi tersebut, sekilas tingkat bunga kepada debitur akan rendah, namun peran pendampingan dimungkinkan akan dikesampingkan. Sedangkan jika biaya pendampingan dibebankan pada bank, maka beban bunga yang dimaksud digunakan dikenakan kepada end-user oleh bank menjadi tinggi.

Di sisi lain, holding ultra mikro ini merupakan penyalur terbesar dari pembiayaan UMi secara regional maupun nasional. Sampai saat ini, best practices pendampingan memang dilaksanakan oleh tenaga pendamping yang dimaksud disediakan penyalur dari holding ultra mikro tersebut.

Namun, pelaksanaan pendampingan masih terbatas pada pengumpulan angsuran dari debitur juga belum maksimal pada aspek pengembangan usaha debitur (Krisnawan, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, tingginya lending rate terhadap end-user diduga terjadi sebab adanya biaya pendampingan yang dimaksud mana dibebankan kepada bank dalam skema holding ultra mikro.

Untuk memitigasi hal tersebut, PIP sebagai pengelola pembiayaan UMi perlu melakukan langkah strategis melalui peningkatan sinergi dengan lembaga lain yang mana terlibat dalam penyaluran UMi.

Dalam penelitian yang digunakan sama, Krisnawan (2023) memberikan beberapa pandangan yang mana mana dapat dijadikan pertimbangan oleh PIP untuk pelaksanaan program UMi kedepannya.

Pertama, PIP dapat lebih lanjut tinggi berkonsentrasi kemudian juga fokus untuk meningkatkan kerjasama dengan koperasi, baik koperasi yang digunakan itu merupakan linkage dengan BAV maupun koperasi baru untuk skema penyaluran langsung.

Kedua, PIP juga dapat meningkatkan bidang bisnis diferensiasi dengan fokus pada aspek pendampingan. Pendampingan dapat dikerjakan kepada debitur-debitur koperasi melalui kolaborasi dengan lembaga pelatihan seperti Jagoan Indonesia serta Pusat Pelatihan Manajemen.

Hal lain yang dimaksud digunakan dapat menjadi pertimbangan PIP dalam pelaksanaan program UMi ini yaitu pemanfaatan teknologi keuangan (fintech) untuk penyaluran direct lending melalui skema peer-to-peer (P2P) seperti yang tersebut digunakan oleh penyedia pinjaman online (pinjol).

PIP mampu melakukan kerja mirip dengan penyelenggara media untuk menciptakan lingkungan pembiayaan ultra mikro yang dimaksud mana dapat menjangkau warga pada lapisan terbawah dengan tetap menjaga tingkat lending rate ke debitur.

Singkatnya, pemangkasan rantai pembiayaan dapat mengurangi cost of fund lalu pada akhirnya meminimalkan lending rate kepada debitur.

Di samping itu, mungkin pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan pemberian subsidi bunga seperti pada program KUR, sehingga penduduk pelaku UMi dapat terbantu dari sisi permodalan namun dengan beban tingkat bunga yang digunakan kecil setelah dipotong subsidi dimaksud.

Asa kemudian Konklusi
Sejatinya, setiap program yang digunakan digunakan digulirkan oleh pemerintah tentu sudah lama melalui proses pemikiran yang digunakan yang matang, tak terkecuali UMi.

Namun demikian, dalam tataran pelaksanaan teknisnya, memang dibutuhkan monitoring serta juga evaluasi yang berkesinambungan untuk memverifikasi bahwa program yang tersebut digunakan dijalankan sudah pernah memberikan dampak sesuai dengan tujuan awalnya.

Program UMi merupakan salah satu program yang hal itu selaras dengan tujuan 1 SDGs yaitu Zero Poverty. Oleh karenanya, penyelenggaraan UMi perlu kita kawal secara terus menerus untuk memverifikasi tujuan dari digulirkannya program itu dapat tercapai.

Selain itu, dukungan dari berbagai pihak juga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektifitas lalu efisiensi pelaksanaan program UMi.

Harapannya, dengan adanya program UMi ini, pelaku bidang usaha ultra mikro bukan cuma dapat bertahan namun bangkit kembali lalu semakin kuat serta berdaya saing tinggi sehingga dapat memberikan efek multiplier dunia bisnis kepada lingkungan sekitar untuk membantu mengentaskan kemiskinan.

Kita tunggu kebijakan baru dari pemerintah dalam upaya menurunkan lending rate yang tersebut digunakan sekarang ini untuk sanggup menjadi lebih tinggi lanjut rendah lagi sampai dengan di area dalam end user.
Jangan sampai bibit start-up yang dimaksud baru mulai tumbuh “layu sebelum berkembang” akibat terjerat bunga utang.