republicberita.com – Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi langkah-langkah perubahan fundamental birokrasi yang tersebut yang disebut dikerjakan oleh Kementerian Keuangan yang dimaksud yang disebut telah terjadi lama dijalankan sejak 2022 sebagai upaya perbaikan mesin birokrasi pemerintahan.
Hal itu disampaikan Anas dalam "Kemenkeu Learning Festival (KLF)" 2023 pada tempat Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
“Kami tak sanggup memungkiri bahwa birokrasi ini menjadi engine atau mesin yang menentukan keberhasilan suatu negara. Kalau birokrasinya ini berjalan dengan baik, maka hambatan negara ini banyak yang mana digunakan sanggup hanya diselesaikan. Saya mengapresiasi Kementerian Keuangan sudah pernah terjadi mengurai proses perubahan fundamental birokrasi dengan baik,” kata Anas dalam keterangannya dalam Jakarta, Selasa.
Dalam melakukan perubahan fundamental ini, Kementerian Keuangan juga sudah pernah diimplementasikan melalui serangkaian penataan organisasi yang mana dijalani secara holistik.
Hal ini pun mempertimbangkan isu-isu tematik dalam pencapaian target penerimaan negara, indikator kinerja utama (IKU) secara nasional, juga kebijakan penyederhanaan birokrasi.
Menurut Anas, implementasi kebijakan penyederhanaan struktur organisasi pada lingkungan Kementerian Keuangan telah dilakukan lama menghasilkan pengurangan jumlah keseluruhan keseluruhan jabatan administrasi lebih banyak tinggi dari 3.000 jabatan yang awalnya sekitar 14.000 menjadi 10.000.
“Kami sangat mengapresiasi terobosan-terobosan yang digunakan dijalani Kementerian Keuangan dalam melakukan penyederhaan struktur organisasi. Mudah-mudahan langkah yang digunakan itu dijalani Kementerian Keuangan ini terus akan memacu percepatan juga juga dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya,” ucapnya.
Dirinya menyampaikan bahwa upaya melakukan perubahan fundamental ini tidaklah mudah untuk dilaksanakan lalu membutuhkan good will agar langkah-langkah perubahan fundamental dapat dijalani dengan baik.
Pasalnya, perubahan birokrasi diimplementasikan semata untuk perbaikan kualitas pelayanan ke masyarakat.
Adapun ekspektasi umum ke birokrasi sangat tinggi juga memohon birokrasi bergerak cepat lalu tepat. Dengan adanya perubahan birokrasi yang mana itu diikuti dengan digitalisasi administrasi pemerintahan, maka ekspektasi umum dapat dikelola dengan cepat yang digunakan dimaksud berujung pada peningkatan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat.
“Sesuai arahan Presiden, mesin birokrasi ini harus kita jaga, harus sering di-tune up agar semua lini pemerintahan mampu bekerja dengan baik. Jika birokrasi bekerja dengan baik, maka tujuan serta target bangunan insyaallah dapat semata tercapai dengan baik pula,” tambah Anas.
Selain itu, dia menuturkan perjalanan perubahan fundamental digital Indonesia saat ini sudah on the track dengan interoperabilitas sistem juga aplikasi terus dijalani untuk mewujudkan layanan terpadu secara nasional.
Namun, pemerintah terus mempelajari berbagai praktik baik pada tempat berbagai negara untuk memperkuat terobosan metamorfosis digital pada Indonesia, pada mana GovTech memainkan peranan penting dalam metamorfosis digital.
Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Nasional berfokus kepada penerapan Digital Public Infrastructure (DPI), yang tersebut hal itu saat ini sudah diakui di tempat dalam dunia sebagai kunci akselerasi perubahan struktural digital yang mana berdampak luas ke perkembangan ekonomi.
DPI dalam hal ini meliputi habitat transaksi keuangan digital (digital payment), identitas digital (digital ID), juga pertukaran data (data exchange).
Anas juga menyebutkan tujuh program perubahan dalam UU ASN yang digunakan yang disebut ditetapkan baru-baru ini.
Agenda itu meliputi perubahan fundamental rekrutmen lalu juga jabatan ASN; kemudahan mobilitas talenta nasional; percepatan pengembangan kompetensi; penataan tenaga nonASN; reformasi pengelolaan kinerja juga juga kesejahteraan ASN; digitalisasi manajemen ASN; serta penguatan budaya kerja lalu citra institusi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyampaikan bahwa metamorfosis yang mana dimaksud diimplementasikan pada dalam Kementerian Keuangan terbagi menjadi tiga pilar yang tersebut yang selaras dengan kebijakan yang digunakan telah lama lama dicanangkan Kementerian PANRB secara nasional.
"Tiga pilar yang tersebut disebut adalah metamorfosis dalam tempat bidang SDM aparatur, organisasi, serta juga sistem kerja," ujar Heru.
Kementerian Keuangan terus bersinergi dengan Kementerian PANRB dalam melakukan transformasi. Di bidang SDM aparatur, sambung dia, konsolidasi sudah dijalani untuk simplifikasi 23 jabatan fungsional menjadi 4 JF.
Kemudian, pada bidang penataan organisasi, Kementerian Keuangan telah dilakukan dikerjakan melakukan penyederhanaan 3.631 jabatan administrasi.
“Memang tema-tema yang digunakan dimaksud kami usung dalam setiap fase-fase perubahan fundamental lembaga tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan lalu juga kondisi. Yang terakhir adalah kami ingin menguatkan layanan kepada rakyat sekaligus koreksi dalam area internal,” sambungnya.
Kementerian Keuangan juga berkomitmen dalam mendampingi Kementerian PANRB untuk memperkuat implementasi UU ASN yang digunakan itu baru belaka ditetapkan.
“Kementerian Keuangan berkomitmen dalam mengawal pembuatan kebijakan turunan dari UU ASN,” pungkas Heru.
KLF 2023 ini mengusung tema Transformasi Kemenkeu Menuju Birokrasi Adaptif, Produktif, kemudian juga Berorientasi Masa Depan. KLF yang tersebut digunakan merupakan program dari Corporate University Kementerian Keuangan diadakan sebagai bagian untuk mengedukasi pegawai internal Kementerian Keuangan, yang dimaksud dimaksud dikerjakan melalui Learning Organization Room, Kemenkeu Corpu Open Class, Learning Bootcamp, Learning Week, serta Idea Chamber.
