republicberita.com – Jakarta – Menteri Komunikasi dan juga juga Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebutkan bahwa hoaks dengan muatan isu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 naik hampir 10 kali lipat dalam satu tahun terakhir.
"Sepanjang 2022 hanya sekali sekali 10 hoaks Pemilu, namun, sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu," kata Menkominfo Budi dalam Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat.
Budi mengatakan peningkatan hoaks terkait dengan isu pemilihan umum itu makin terasa signifikan saat memasuki Juli 2023 lalu terus meningkat hingga Oktober 2023.
Bahkan dalam data terbaru Kemenkominfo untuk 27 Oktober 2023 sudah ditemukan lagi tambahan sebanyak tiga hoaks baru yang tersebut hal itu menunjukkan bahwa penyebaran hoaks terkait pilpres memang semakin memanas.
Penyebaran informasi tidaklah benar terkait pesta demokrasi lima tahunan itu paling banyak ditemukan melalui media sosial khususnya dalam Facebook yang dimaksud dimaksud merupakan media sosial pertama besutan Meta Group.
"Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks kemudian disinformasi terkait pilpres paling banyak ditemukan dalam sistem Facebook yang dimaksud Meta kelola. Saat ini kami sudah mengajukan take down (penurunan) 454 konten kepada pihak Meta,” ujar Menkominfo.
Meski begitu ditemukan juga hoaks terkait pemilihan umum di tempat tempat media sosial lainnya seperti TikTok, YouTube, SnackVideo, Twitter, juga Instagram.
Budi menunjukkan beberapa isu hoaks yang digunakan mana telah lama diimplementasikan ditangani Kementerian Kominfo terkait pilpres dalam area antaranya seperti disinformasi "Prabowo Gagal Mencalonkan Diri sebagai Presiden setelah MK Kabulkan Batas Usia". Kementerian juga menemukan hoaks tentang "Komisi Pemilihan Umum Menolak Pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi Capres sebab Ingin Menjegal Anies Baswedan".
"Tidak hanya saja sekali menyasar para bacapres lalu bacawapres. Isu hoaks juga disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU kemudian penyelenggaraan pemilihan umum untuk menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) terhadap Pemilu," kata Budi.
Dia menyebutkan kehadiran hoaks dalam area ruang digital Indonesia itu sudah terjadi menciptakan information disorder (gangguan informasi) khususnya terkait dengan pesta demokrasi yang tersebut mana harusnya disambut dengan positif.
Maka, Budi mengharapkan seluruh lapisan rakyat sanggup memberi perhatian tambahan sebelum membagikan informasi dalam media sosial maupun melalui aplikasi pesan instan. Dengan demikian semua pihak mampu semata terlibat untuk mencegah peredaran hoaks terkait pilpres 2024 yang mana berpotensi menurunkan kualitas demokrasi bahkan mampu menimbulkan polarisasi.
"Seiring dengan narasi pemilihan umum Damai 2024, Kementerian Kominfo menyokong kampanye 'Awas Hoaks Pemilu' sehingga ini menjadi pengingat agar rakyat tambahan berhati-hati saat menerima serta juga memberitakan informasi terkait pemilu," ujar Budi.
