Opini  

Mencermati Bank Indonesia Merespons Turbulensi Ekonomi

Mencermati Bank Indonesia Merespons Turbulensi Ekonomi

republicberita.com –

Wendy Gouw

Wendy Gouw

Dr. Wendy, M.Sc. menyelesaikan lembaga lembaga pendidikan Master juga Doktoralnya dalam bidang Behavioral Finance dalam FEB UGM. Mendedikasikan diri pada dunia lembaga institusi belajar sejak awal 2005 dengan menjadi Dosen Tetap pada area Program Sarjana lalu Paska Sarjana FEB Universitas Tanjungpura, Pontianak. Bidang Minatnya mencakup Psikologi Keuangan, Keuangan Korporat, Pasar Modal, juga Makro Ekonomi.

Profil Selengkapnya

Ekonomi dunia masih dipenuhi ketidakpastian lalu terus mengalir dalam mencari keseimbangan barunya. Gonjang-ganjing perekonomian global serta regional membuat
pelaku perusahaan terus waspada.

Isu geopolitik masih menjadi topik hangat, khususnya konflik dalam Ukraina dan juga juga titik api baru di area dalam Taiwan. Ekonomi Indonesia berpotensi menghadapi berbagai efek rambatan dari isu geopolitik tersebut.

Letak geografis kemudian juga hubungan dagang (ekspor-impor) dengan negara-negara yang mana digunakan terlibat konflik menjadi isu utama. Kompleksitas yang digunakan disebut perlu dikaji secara komprehensif oleh otoritas terkait agar respons kebijakan tepat sasaran serta mampu memberi daya ungkit dalam perekonomian.

Artikel ini mendiskusikan isu sektor kegiatan ekonomi terkini dari perspektif global lalu regional, termasuk tantangannya. Beberapa respons kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk meredam turbulensi perekonomian dielaborasi pada bagian tersendiri. Penulis mengambil fokus kajian dari sudut pandang moneter.

Ekonomi Terkini
Perekonomian global hingga awal Agustus 2023 masih menghadapi turbulensi tinggi. Hal ini sedikit berbeda dengan kondisi sektor dunia usaha Indonesia.

Hingga hari ini, para ekonom masih setuju kalau fundamental perekonomian kita masih kokoh. Prediksi beberapa lembaga internasional seperti Bank Dunia lalu juga IMF juga mengonfirmasi hal tersebut.

Pertumbuhan Indonesia masih diramal tumbuh pada kisaran lima persenan hingga 2024. Bandingkan dengan perekonomian dunia yang tersebut tahun ini semata-mata belaka diprediksi tumbuh dalam area kisaran dua persenan.

Data lain menunjukkan jika dalam dua tahun (sejak Pandemi Covid-19), Indonesia berhasil kembali menjadi negara berpenghasilan menengah atas (upper middle income). Sangat cepat, namun relatif rentan jika krisis kembali menyerang.

Pengalaman Covid-19 mengajari kita bahwa krisis kegiatan sektor ekonomi tidak ada ada semata-mata dipicu oleh faktor keuangan saja, namun juga nonkeuangan. Ingat, turbulensi dunia perniagaan masih berlanjut.

Ketika pelaku bidang bisnis mulai optimis pada akhir 2021 (saat Covid-19 mulai reda), dalam awal 2022 justru dunia bidang usaha dunia kembali diuji. Konflik terbuka Rusia-Ukraina yang digunakan melibatkan NATO tak kalah ngerinya berbeda dengan Covid-19.

Sebut cuma ketimpangan rantai pasok global di dalam dalam sektor energi serta pangan di dalam tempat awal perang yang dimaksud itu memicu krisis serta inflasi tinggi. Isu pangan yang dimaksud mulai sedikit melandai tampaknya akan kembali bergejolak.

Banyak pemicu. Mulai dari India yang tersebut dimaksud memberlakukan larangan ekspor gandum serta beras hingga Rusia yang digunakan membatalkan kesepakatan laut hitam pascaserangan Jembatan Krimea bulan lalu.

Tentu ini berpotensi menimbulkan suplai beras, gandum, juga biji-bijian dunia kembali timpang. Jika ini berlanjut, kesempatan krisis pangan akan meningkat lalu inflasi akan kembali meninggi, khususnya kelompok materi makanan (volatile food).

Seperti biasa, moneter ketat akan kembali dimainkan bank-bank sentral dalam dunia. Jika ini terulang, sudah dipastikan, dunia usaha dunia akan semakin melambat. Tentu ini perlu dimitigasi oleh Indonesia.

Beranjak ke Amerika Serikat (AS), Eropa, Jepang, lalu Tiongkok. Data konsumsi pada AS lalu Eropa akhir-akhir ini tampak sedikit membaik.

Peningkatan konsumsi rumah tangga, perbaikan tingkat upah, serta juga tingkat keyakinan konsumen menjadi indikator utama. Pertumbuhan sektor perekonomian Jepang juga diprediksi cukup kuat dengan adanya perbaikan dalam tempat sisi ekspor lalu konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, Tiongkok yang mana digunakan sebelumnya diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan kawasan justru menunjukkan pertumbuhan yang digunakan sedikit melemah. Tertahannya konsumsi juga perkembangan kegiatan ekonomi sektor properti tampaknya cukup berkontribusi pada kegiatan dunia usaha tirai bambu.

Masih dari Tiongkok, perseteruan dengan AS juga kembali memuncak paska perang dagang era Donald Trump. Perseteruan terbaru terkait perang microchip bergabung menyeret Jepang serta Belanda.

Di samping itu, titik api baru pada area Taiwan tampaknya juga membesar, juga juga jika terbakar, tentu akan menambah hambatan baru bagi Indonesia.

Beranjak ke sisi Inflasi. Data inflasi dunia secara rerata mulai membaik. Tekanan yang digunakan kuat memang masih dialami sebagian negara maju sehingga era kebijakan moneter ketat sepertinya belum akan selesai.

Guna mengendalikan inflasi, The Fed (Bank Sentral AS) hingga akhir tahun 2023 kelihatannya masih membuka ruang untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya (Federal Funds Rate/FFR). Saat ini, FFR bertengger pada rentang 5,25% – 5,50% (rekor tertinggi selama tambahan dari dua dekade).

Meskipun cukup tinggi, kenaikan FFR masih sesuai arah prediksi para ekonom sehingga diyakini semata-mata menyebabkan kejutan jangka pendek pada perekonomian Indonesia.

Selain FFR, turbulensi keuangan global yang itu terus berlanjut akan berakibat pada fluktuasi nilai tukar Rupiah serta menekan aliran modal masuk Indonesia. Berbagai kompleksitas permasalahan sektor perekonomian yang diuraikan hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.

Tentu ini membutuhkan penguatan respon kebijakan yang dimaksud akomodatif lalu selangkah ke depan. Tujuannya sudah pasti, memitigasi efek rambatan dari turbulensi
ekonomi terkini.

Respons Kebijakan BI
Turbulensi sektor kegiatan ekonomi membutuhkan campur tangan Bank Indonesia. Mengapa? Karena BI sebagai otoritas yang dimaksud digunakan bertanggung jawab menciptakan stabilitas dalam tempat bidang moneter.

Otoritas ini punya andil besar dalam menyebabkan respon kebijakan yang hal tersebut cepat juga juga tepat untuk mengupayakan pertumbuhan kegiatan kegiatan ekonomi yang dimaksud berkelanjutan.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada tanggal 24-25 Juli 2023 sudah pernah dijalankan memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada nomor 5,75%. Selain itu, suku bunga Deposit Facility kemudian suku bunga Lending Facility juga ditetapkan masing-masing sebesar 5,00% serta 6,50%.

BI menjelaskan bahwa kebijakan hal itu diambil sebagai salah satu langkah untuk menjamin inflasi tetap terkendali dalam rentang 3,0 ± 1% pada semester II tahun 2023 lalu juga 2,5 ± 1% pada tahun 2024. Pengendalian inflasi di tempat area tahun 2024 menunjukkan kebijakan BI tak semata-mata sekali diformulasi untuk kondisi saat ini, tetapi juga
memikirkan kompleksitas ke depan.

Berikut elaborasi dari berbagai kebijakan Bank Indonesia yang digunakan dimaksud ditujukan untuk merespons turbulensi dunia bisnis serta mengupayakan pertumbuhan. Inflasi barang impor (imported inflation) masih menjadi isu penting sehingga penguatan stabilitas nilai tukar Rupiah tetap diarahkan BI untuk mengendalikan jenis inflasi ini.

BI tampaknya juga melanjutkan pelonggaran kebijakan likuiditas kemudian makroprudensialnya untuk menyokong penyaluran kredit. Akselerasi digitalisasi melalui sistem pembayaran digital berbasis kode QR (QRIS) terus disempurnakan guna memperkuat inklusi sektor sektor ekonomi lalu keuangan digital.

Fitur QRIS ditambah (misal: Tuntas‒Tarik Tunai, Transfer, lalu Setor) kemudian juga transaksinya diperluas (misal: QRIS antarnegara).

Penguatan stabilitas nilai tukar Rupiah dikerjakan melalui dua cara. Pertama, intervensi dalam tempat pasar valuta asing melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta jual beli Surat Berharga Negara (SBN) di tempat dalam pasar sekunder.

Kedua, melakukan operasi twist, yaitu mengedarkan SBN bertenor jangka pendek pada pasar sekunder untuk menarik pemodal asing.

Penguatan dari sisi makroprudensial dikerjakan dengan memberi stimulus insentif likuiditas makroprudensial kepada bank umum konvensional kemudian syariah yang mana digunakan mulai
diberlakukan pada awal Oktober 2023 ini. Kebijakan peningkatan insentif yang difokuskan pada pembiayaan hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan juga juga keuangan hijau (green financing).

Penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM) juga diimplementasikan untuk memperkuat kebijakan makroprudensial tersebut.

Penguatan kebijakan digitalisasi sistem pembayaran dalam bidang keuangan digital juga terus disempurnakan. Kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) yang digunakan mana diberlakukan pada tukang jualan pengguna QRIS segmen kegiatan bisnis mikro diatur secara progresif.

MDR merupakan biaya yang digunakan dikenakan kepada tukang jualan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Menurut BI, MDR ditujukan untuk menjaga keberlanjutan (sustainability) penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran.

Tarif MDR untuk transaksi hingga Rp100.000 diberlakukan MDR 0%, sementara dalam atas Rp100.000 cuma dikenakan 0,3%. Tarif ini tambahan tinggi rendah jika dibandingkan dengan MDR negara lain, seperti Tiongkok yang dimaksud mana sekitar setengah persenan, atau MDR provider kartu kredit asing yang digunakan digunakan berkisar dua hingga tiga persenan.

Kebijakan BI juga tersinergi dalam KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan‒Kemekeu, BI, OJK, juga LPS), Pemerintah Pusat, Daerah, lalu Mitra-Mitra Strategis. Misalnya, koordinasi dalam TPIP serta TPID (Tim Pengendalian Inflasi Pusat kemudian Daerah), serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di tempat dalam berbagai daerah yang mana hasilnya memuaskan.

Koordinasi hal hal tersebut ditujukan untuk melakukan konfirmasi inflasi tetap terkendali pada jalur terbaik. Data BPS menunjukkan inflasi Juli 2023 sebesar 3,08% (yoy), bilangan ini konsisten dengan target inflasi BI di dalam tempat kisaran 3,0% ± 1%.

Kebijakan BI dalam memengaruhi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) juga diarahkan sejalan dengan pengaturan dalam PP No. 36 tahun 2023 tentang DHE SDA, termasuk jenis instrumen yang tersebut digunakan diperbolehkan.

Ketentuan mengenai instrumen penempatan DHE SDA pada sistem keuangan Indonesia hal itu tetap diarahkan pada pemanfaatan kebutuhan dalam tempat dalam negeri. Implementasi kebijakan ini tentu berpotensi meningkatkan cadangan devisa kita.

Terakhir. Kajian ini menunjukkan bahwa situasi dunia bidang usaha dunia memang sedang tidaklah baik- baik saja. Meskipun fundamental Indonesia cukup perkasa untuk saat ini, bukan berarti otoritas terkait sanggup berpangku tangan.

Rasa percaya diri yang digunakan hal itu berlebihan terkadang justru berbahaya. Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Sebut belaka aturan anti deforestasi yang digunakan itu menargetkan komoditas CPO serta reaksi negatif dari beberapa orang negara yang terkena dampak kebijakan hilirisasi kita.

Masih perlu kerja keras juga kerja cerdas untuk hal ini. Apapun itu, kita patut optimis serta bangga dengan capaian hari ini.

Memang belum sempurna, namun sudah semakin membaik. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, juga sistem pembayaran yang mana dimaksud diformulasi secara matang diharapkan mampu mengupayakan pertumbuhan sektor perekonomian Indonesia yang tersebut digunakan berkelanjutan.

Setelah ini, kita akan melompat lebih banyak besar tinggi dengan dukungan bonus demografi hingga 15 tahun ke depan. Semoga.