Opini  

Memperkuat Aturan Ekspor Senjata Indonesia

Memperkuat Aturan Ekspor Senjata Indonesia

republicberita.com –

Alman Helvas Ali

Alman Helvas Ali

Alman Helvas Ali adalah konsultan defense industry and market pada PT Semar Sentinel, Jakarta sejak 2019 – sekarang dengan tanggungjawab memberikan market insight kepada Original Equipment Manufacturer asing yang digunakan itu ingin berbisnis di dalam dalam Indonesia. Sebelumnya pernah menjadi Jane’s Aerospace, Defense & Security, Country Representative – Indonesia pada tahun 2012-2017 yang digunakan bertanggungjawab terhadap pengembangan pasar Jane’s pada Indonesia. Memegang ijazah sarjana aeronautika dari Universitas Suryadarma Jakarta, Alman mempunyai spesialisasi pada area bidang industri pertahanan, pasar pertahanan lalu juga kebijakan pertahanan. Sebelum bergabung dengan Jane’s, Alman pernah bekerja pada lembaga think-tank pada Jakarta yang dimaksud digunakan berfokus pada isu pertahanan lalu juga maritim. Dapat dihubungi melalui [email protected] lalu atau [email protected]

Profil Selengkapnya

Perdagangan pertahanan khususnya amunisi kaliber kecil kemudian senapan serbu termasuk hal yang digunakan hal tersebut agak sulit dikontrol penyebarannya apabila negara eksportir tidak ada ada menegakkan aturan End User Certificate (EUC) secara ketat. Penegakan aturan EUC dikenal sebagai End User Monitoring (EUM) yang dimaksud digunakan dikerjakan oleh kedutaan besar negara eksportir pada dalam negara importir atau tim inspeksi yang mana digunakan langsung datang dari eksportir.

EUC diterbitkan oleh instansi yang digunakan berwenang mengontrol ekspor senjata, pada mana dalam tempat Indonesia adalah Kementerian Pertahanan, sementara dalam tempat Amerika Serikat adalah Departemen Luar Negeri. Isu EUC pada dasarnya terkait erat dengan kebijakan luar negeri suatu negara, dalam area mana kebijakan itu merupakan kombinasi antara idealisme suatu negara dalam hubungan internasional serta pragmatisme negara hal yang dalam urusan kegiatan bidang usaha pertahanan.

Munculnya laporan bahwa beberapa firma pertahanan milik Indonesia yang melakukan ekspor senjata ke Myanmar yang digunakan melanggar Resolusi Majelis Umum PBB 25/287 perlu dicermati. Pada satu sisi laporan yang mencerminkan ketidakakuratan informasi, namun pada sisi lain menggambarkan suatu hal terkait dengan bagaimana Indonesia menegakkan EUC bagi produk-produk pertahanan yang digunakan mana diekspor.

Ketidakakuratan informasi tercermin dari tuduhan bahwa tiga perusahaan pertahanan milik negara melakukan ekspor senjata ke Myanmar, dalam mana tuduhan hal yang mudah untuk dipatahkan setidaknya untuk industri dirgantara lalu maritim. Sebagaimana diketahui, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia lalu PT PAL Indonesia menjadi tertuduh dalam laporan tersebut.

Produk ekspor PT Dirgantara Indonesia adalah dua pesawat angkut sayap tetap hasil kerjasama dengan Airbus Defence and Space, yakni NC212i kemudian CN235-220. Apabila pabrikan pesawat terbang yang mana dimaksud dahulu bernama IPTN hal hal tersebut hendak mengekspor salah satu atau kedua model pesawat, lisensi ekspor yang dimaksud dibutuhkan bukan semata-mata hanya dari Kementerian Pertahanan Indonesia, tetapi pula dari Departemen Luar Amerika Serikat.

Lisensi ekspor dari Washington diperlukan dikarenakan kedua model pesawat mengadopsi beberapa jumlah keseluruhan komponen produksi Amerika Serikat, seperti avionik serta engine. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat harus menerbitkan lisensi untuk engine Honeywell TPE331-12JR-701C serta atau General Electric CT7-9C sebelum PT Dirgantara Indonesia dapat mengekspor NC212i lalu atau CN235-220 ke Myanmar.

Memperhatikan daftar produksi NC212i sejak 2015 juga juga CN235 dalam 10 tahun terakhir, Indonesia tidaklah pernah mendapatkan pesanan untuk mengekspor kedua jenis pesawat itu ke Myanmar. Tidak ada pula transfer pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia yang dimaksud dimaksud dipakai oleh negara asing ke Myanmar, baik secara legal maupun ilegal.

Harus dicatat bahwa saat ini semua konsumen NC212i juga juga CN235-220 adalah militer kemudian juga atau lembaga pemerintah negara asing. Sebaliknya, kedua pesawat terbang dalam hampir 10 tahun terakhir nyaris tak dilirik oleh maskapai penerbangan sipil.

Transfer pesawat terbang cukup mudah untuk diawasi sebab karakternya yang digunakan mengandung unsur global supply chain, bukan sekadar dari aspek manufaktur tetapi pula pada aspek pemeliharaan. Begitu juga dengan transfer kapal perang, dalam tempat mana tuduhan bahwa industri pertahanan Indonesia mengekspor kapal perang ke Myanmar sangat mudah untuk dibantah.

Galangan seperti PT PAL Indonesia belaka sekali akan memproduksi kapal perang bila ada pesanan serta identitas sang pemesan pun bukan dapat dirahasiakan. Setiap ada pesanan pada galangan tersebut, sangat mudah untuk diketahui identitas pemesan kemudian berasal dari negara mana.

Pada sisi lain, laporan yang digunakan mana menuduh Indonesia melanggar Resolusi Majelis Umum PBB 25/287 menunjukkan bahwa masih ada tantangan tentang bagaimana Indonesia menegakkan EUC bagi item pertahanan yang dimaksud digunakan diekspor. Hal ini terkait dengan item seperti munisi kaliber kecil juga senapan serbu, seperti yang tersebut mana terjadi pada barang PT Pindad 14 tahun silam di tempat dalam Filipina.

Tantangan yang digunakan digunakan dihadapi oleh dalam ekspor barang seperti munisi kaliber kecil kemudian juga senapan serbu adalah bagaimana melakukan konfirmasi bahwa barang itu bukan ada ditransfer ke pihak ketiga tanpa seizin dari Kementerian Pertahanan Indonesia. Berbeda dengan barang yang digunakan digunakan berbentuk sistem seperti pesawat terbang juga kapal perang, menegakkan EUM untuk produk-produk seperti munisi kaliber kecil lalu senapan serbu cukup sulit.

Terlepas apakah tuduhan kepada PT Pindad benar atau tidak, tuduhan terhadap beberapa pabrikan mesin perang jika Indonesia sebenarnya secara tak langsung mengangkat kembali isu lama dalam hal perdagangan pertahanan yang digunakan dilaksanakan oleh Indonesia. Isu lama itu yaitu Indonesia belum mempunyai aturan tentang ekspor senjata yang digunakan kokoh, sebab selama ini cuma diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan.

Negeri ini belum mempunyai aturan tentang ekspor senjata yang digunakan yang berstatus undang-undang atau minimal Peraturan Pemerintah. Terdapat beberapa isu yang patut untuk diperhatikan menyangkut izin ekspor senjata Indonesia ke pasar internasional.

Pertama, peran Kementerian Luar Negeri. Ekspor senjata bukan semata terkait dengan kebijakan pertahanan, tetapi terkait juga dengan kebijakan luar negeri. Selama ini peran Kementerian Luar Negeri dalam penerbitan lisensi ekspor senjata cukup minimal, dalam mana Kementerian Pertahanan “dapat memohonkan pertimbangan Kementerian Luar Negeri terkait ketentuan dan/atau konvensi internasional”.

Tidak ada kewajiban bagi Kementerian Pertahanan untuk mengajukan permohonan pertimbangan dari Kementerian Luar Negeri untuk transfer senjata buatan Indonesia ke negara lain.
Kementerian Pertahanan kemudian juga Mabes TNI memainkan peran sentral dalam izin ekspor senjata, sementara peran Kementerian Luar Negeri terkesan di dalam tempat pinggiran.

Peran Kementerian Luar Negeri perlu ditingkatkan sehingga setara dengan Kementerian Pertahanan lalu Mabes TNI sebab urusan transfer senjata bukan bidang bidang usaha biasa. Bahkan perlu dipertimbangkan bahwa izin ekspor senjata ditandatangani oleh Menteri Pertahanan kemudian Menteri Luar Negeri atau pejabat yang tersebut dimaksud ditunjuk mewakili mereka. Belum terlambat bagi pemerintah untuk menimbulkan aturan hukum yang digunakan dimaksud lebih banyak besar kuat terkait ekspor senjata, minimal berbentuk Peraturan Pemerintah.

Kedua, penegakan EUC. Pertanyaan yang yang disebut muncul adalah apakah Indonesia selama ini sudah menegakkan rezim EUC melalui EUM terhadap senjata yang mana dijual ke negara lain? Bagaimana peran Kedutaan Besar RI (KBRI) pada tempat negara importir senjata dalam memonitor pemanfaatan senjata buatan Indonesia? Peran KBRI dalam dalam di tempat di lokasi ini tiada ada terbatas pada Kantor Atase Pertahanan, tetapi organisasi KBRI secara keseluruhan.

EUM adalah implementasi dari EUC, sehingga EUC bukan menjadi macan kertas belaka. Apakah ada kegiatan inspeksi rutin untuk memonitor pengaplikasian senjata yang digunakan mana diekspor oleh Indonesia, misalnya CN235-220 di dalam dalam Senegal serta Nepal?

Apabila terdapat kegiatan demikian dilaksanakan secara terprogram, bukan akan sulit bagi Indonesia, baik Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Pertahanan, untuk merespons dengan cepat serta tepat apabila ada tuduhan terhadap ekspor senjata Indonesia atau penyalahgunaan izin ekspor senjata negeri ini.