republicberita.com – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat kerja mirip antikorupsi lintas negara dengan Biro Anti Korupsi (Anti-Corruption Bureau/ACB) Brunei Darussalam dalam pertemuan yang mana digelar dalam dalam Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.
"Indonesia juga Brunei miliki banyak kesamaan ciri karakteristik umum, ini termasuk dalam bingkai sejarah, budaya, kemudian agama. Bahkan, sejak membangun hubungan diplomatik pada tahun 1984, Indonesia serta Brunei menikmati hubungan yang mana yang disebut hangat serta ramah. Suatu kehormatan bagi kami, ACB sanggup sekadar berkunjung juga bertukar pengetahuan mengenai pemberantasan tindakan pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam keterangannya pada area Jakarta, Selasa.
Tanak menuturkan KPK lalu ACB telah terjadi dijalani menjalin kerja sebanding sejak tahun 2004 melalui Nota Kesepahaman ASEAN-Parties Against Corruption (ASEAN-PAC), bersama dua negara Asia Tenggara lainnya, Malaysia lalu juga Singapura.
Sejauh ini, KPK lalu ACB sudah bekerja mirip dalam pertukaran informasi kemudian data, memfasilitasi kegiatan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan tindakan pidana korupsi, serta program-program pengembangan kapasitas pegawai.
"Dalam kepentingan kajian prospek korupsi, KPK juga telah lama dijalankan memohon bantuan ACB terkait data batu bara Brunei Darussalam yang mana diimpor dari Indonesia, serta ACB sudah pernah mengundang KPK sebagai narasumber kemudian peserta untuk program penyelenggaraan kapasitas yang dimaksud dimaksud diselenggarakan oleh ACB," ujar Tanak.
Pada kunjungan yang mana yang disebut berlangsung selama dua hari tersebut, delegasi ACB Brunei Darussalam dijadwalkan akan mengikuti rangkaian kegiatan sharing session tentang pencegahan korupsi melalui peningkatan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik, insersi institusi belajar antikorupsi pada perguruan tinggi serta kolaborasi dengan universitas, serta pengenalan lalu penjelasan program kerja pusat edukasi antikorupsi. Selanjutnya delegasi juga akan mengunjungi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan).
Tanak berharap kunjungan serta kegiatan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan upaya pemberantasan aksi pidana korupsi, sekaligus dapat mereplikasi kegiatan serupa, khususnya dalam Brunei Darussalam.
Tanak tidaklah ingin pertemuan bilateral ini belaka membawa hasil yang digunakan positif bagi peningkatan kerja sejenis bilateral kedua negara, tapi juga semakin mempererat kerja sama, utamanya di tempat tempat kawasan Asia Tenggara.
“Semoga setelah ini bukan ada lagi korupsi lalu kami berharap 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045, Indonesia juga kawasan Asia Tenggara, mampu jadi zero corruption,” harapnya.
Adapun delegasi yang digunakan digunakan hadir di dalam area kesempatan ini yakni, Director of ACB Brunei Darussalam sekaligus Ketua Delegasi Datin Paduka Hajah Anifa Rafiza binti Haji Abd Ghani, Assistant Director Head of ACB Kuala Belait Branch Haji Mohd Shafie bin OKMB Haji Othman, Assistant Director Head of Investigation ACB Morshidi bin Metussin, Acting Senior Special Investigator ACB Jamaluddin bin Jaya, serta Special Investigator Investigation Division Rashidah binti Rashid.
Director of ACB sekaligus Ketua Delegasi Datin Paduka Hajah Anifa Rafiza binti Haji Abd Ghani menjelaskan, kehadirannya kali ini bertujuan untuk bertukar informasi lalu pengalaman mengenai strategi pemberantasan korupsi yang dimaksud dijalankan oleh KPK. Pasalnya, Anifa melihat, kasus korupsi yang digunakan mana sudah ditangani KPK di tempat dalam Indonesia beragam.
"Kami perlu banyak belajar dari KPK. Saya berharap, kami juga sanggup diberi pemahaman mengenai pusat pelatihan yang ada dalam sini, serta belajar mengenai intelejennya. Saya diberi tahu bahwa intelejen KPK sangat bagus," jelasnya.
Tanak menyambut baik permintaan tersebut. Ia menyampaikan jika pusat pelatihan milik KPK yaitu The Anti-Corruption Learning Center (ACLC), merupakan pusat edukasi serta juga pembelajaran antikorupsi yang digunakan hal tersebut ditujukan untuk berbagai kalangan penduduk pada Indonesia.
Dikelola oleh Kedeputian Pendidikan kemudian Peran Serta Masyarakat KPK, ACLC juga menggandeng pihak ketiga untuk berkolaborasi, seperti dengan lembaga penegak hukum hingga lembaga sekolah lalu pelatihan yang dimaksud ada pada Indonesia. ACLC juga hadir secara online melalui aclc.kpk.go.id.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa, Deputi Bidang Pencegahan serta Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Koordinasi juga Supervisi Didik Agung Widjanarko, Plt. Deputi Bidang Informasi lalu juga Data Eko Marjono, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi kemudian Instansi (PJKAKI) Kartika Handaruningrum, serta beberapa jajaran KPK lainnya.
