Kominfo Khawatir Penggunaan Deepfake untuk Sebar Hoaks pemilihan umum 2024

Kominfo Khawatir Penggunaan Deepfake untuk Sebar Hoaks pemilihan umum 2024

republicberita.com – Direktur Jenderal Informasi dan juga Komunikasi Publik dalam Kementerian Komunikasi juga Informatika Usman Kansong mengakui pihaknya khawatir mengenai penyelenggaraan deepfake untuk menyebarkan hoaks di area pemilihan umum 2024 mendatang.

Usman mengingatkan semua pihak perlu mengantisipasi adanya fenomena deepfake yang mana sanggup mengecoh siapa pun menjauhi pilpres 2024.

“Ini satu fenomena yang digunakan kami khawatirkan jelang pilpres yakni, deepfake,” ujar Usman saat pembukaan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Peran Media Pemerintah Dalam Menyukseskan pilpres Damai 2024 di tempat Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Deepfake merupakan salah satu tipe dari kecerdasan buatan (AI) yang digunakan digunakan untuk menciptakan foto, audio, video hoaks yang digunakan cukup meyakinkan. Deepfake dibuat menggunakan dua algoritma AI yang tersebut saling bertentangan: satunya disebut generator, yang mana lain disebut diskriminator.

Baca Juga:Menteri Kominfo Akui Kecepatan Internet Indonesia Masih Lelet

Menurutnya, AI harus diantisipasi agar tiada digunakan untuk kepentingan yang tersebut tiada baik atau merugikan. Ia menunjukkan pemakaian AI secara tidak ada bertanggung jawab menimpa Paul Vallas, salah satu kandidat pemilihan wali kota pada Chicago, Illinois, Amerika Serikat.

Ia menuturkan beredar video deepfake yang digunakan memuat foto Vallas dengan pendapat di area bawahnya yang digunakan mengkritisi polisi dalam Amerika Serikat yang melakukan kekerasan terhadap para demonstran.

“Tentu itu tiada menguntungkan bagi Vallas, akhirnya dia kalah dalam pemilihan dalam Chicago,” katanya.

Usman mengatakan kondisi itu harus menjadi peringatan bagi semua pihak dalam menghadapi pilpres 2024. Untuk itu, ia berharap momentum ini dapat digunakan media negara atau media pemerintah dalam mengambil posisi sebagai clearing house atau sebagai rumah penjernih bagi media sosial.

Sebelumnya, Jumat (22/10), Menteri Komunikasi serta Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pedoman etika Artificial Intelligence (AI) diperlukan guna menghadapi prospek munculnya gangguan informasi baru dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan.

Baca Juga:Dituntut 18 Tahun Bui, Jaksa Ungkit Penghasilan Fantastis Eks Dirut BAKTI Kominfo: Tak Sesuai Profil Terdakwa!

Kemajuan teknologi AI, menurut Budi, berpotensi menimbulkan bentuk gangguan informasi baru, salah satunya teknologi AI DeepFake.

“Melalui deepfake, penggunanya dapat memanipulasi gambar atau video menyerupai orang tertentu untuk melakukan pembohongan umum atau penipuan,” katanya saat berbicara dalam The 2nd MASTEL’s 5G Summit – Acceleration of 5G Network and AI Towards Indonesia as Digital Economy Country di area Jakarta Selatan.

Padahal, kata dia sebagaimana dikutip dari pernyataan pers, Jumat, peluang pemanfaatan AI cukup besar. Di berbagai negara lebih banyak dari 50 persen responden dari Studi Forbes (2023) menggunakan AI untuk layanan customer service, hingga mekanisme penanganan penipuan.

Bahkan, pemanfaatan AI diproyeksikan akan berkontribusi sebesar 366 miliar dollar AS (sekitar Rp5,1 kuadriliun) terhadap komoditas domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2030.

Kementerian Kominfo, lanjut Budi, sekarang tengah menyusun pedoman etika pemanfaatan kecerdasan buatan di area Indonesia sebagai respons terhadap berbagai tantangan pemanfaatan AI. [Antara]