republicberita.com – Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan permohonan para pegawai hubungan masyarakat (humas) pada pemerintahan pusat hingga daerah untuk memperkuat kapasitas di area dalam bidang teknologi informasi (TI) agar dapat mencegah lalu menangkal peredaran hoaks hasil penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI).
"Fenomena ini tiada mampu hanya ditangani secara biasa, artinya satu bagian dalam humas harus ada bagian khusus yang digunakan mana sangat paham dalam bagian teknologi untuk melakukan identifikasi apakah suatu informasi itu palsu atau tidak. Itu harus ditangani dengan cepat," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro di area area Jakarta, Senin.
Suhajar menggambarkan salah satu konten buatan AI yang dimaksud mana harus diwaspadai serta berpotensi menjadi hoaks ialah konten deepfake.
Deepfake mulai ramai diperbicangkan pada 2017 lalu juga merupakan konten yang tersebut digunakan dibuat dengan memanfaatkan AI dengan kapabilitas mampu menirukan kata-kata hingga mimik muka dari orang yang digunakan mana berasal di dalam area dunia nyata.
Tentunya konten itu bisa saja jadi berbahaya apabila digunakan untuk menyebar konten bermuatan negatif, bahkan mampu jadi menimbulkan kebencian terhadap sosok tertentu.
Apabila bukan jeli, besar potensinya banyak orang yang digunakan dimaksud terperdaya, oleh sebab itu bukan dapat membedakan realitas dengan AI.
Maka dari itu, Suhajar berpesan agar humas pada dalam era digital dapat meningkatkan kapasitasnya agar tak dikalahkan oleh konten-konten negatif yang dimaksud dimaksud pembuatannya pun semakin canggih.
"Kita (para humas pemerintah) harus memperkuat sayap TI kita. Sehingga dalam setiap humas memang ada beberapa orang yang dimaksud mana jago untuk melakukan counter (terhadap hoaks buatan AI)," katanya.
Dari sisi Kementerian Kominfo yang digunakan dimaksud bertugas menjadi inisiator akselerasi metamorfosis digital nasional, penangkalan hoaks dalam bentuk konten buatan AI juga sudah menjadi bagian yang dimaksud diperhatikan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi serta Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong menyebutkan pihaknya sudah berkolaborasi dengan platform-platform digital untuk menangkal konten sejenis.
"Sebetulnya wadah mampu mencegahnya dengan teknologi juga. Contohnya yang dimaksud digunakan saat ini sudah itu Google. Mereka punya teknologi yang digunakan digunakan dapat mengidentifikasi deepfake. Mereka pakai watermark untuk sanggup identifikasi itu deepfake apa bukan," kata Usman.
Dalam hal kecanggihan teknologi, Usman mengatakan Kementerian Kominfo juga berupaya untuk memutakhirkan kecerdasan buatannya agar juga dapat mampu memerangi konten deepfake.
