Jejak Blunder Keluarga Jokowi hingga Terbentuk Isu Dinasti Politik

Jejak Blunder Keluarga Jokowi hingga Terbentuk Isu Dinasti Politik

republicberita.com – Dinasti urusan politik yang digunakan sekarang dijalani oleh Presiden Jokowi serta beberapa anggota keluarganya sedang ramai diperbincangkan. Seusai sang bungsu Kaesang Pangarep yang ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mana baru, pada saat ini putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming pun sudah dideklarasikan sebagai calon delegasi presiden yang digunakan mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi pilpres tahun 2024 mendatang.

Jauh sebelum Gibran diputuskan untuk menjadi cawapres, Gibran sendiri pernah mengungkap dirinya “ogah” untuk masuk ke kebijakan pemerintah mengikuti jejak sang ayah. Hal ini pun diungkapnya pada tahun 2018 lalu saat dirinya masih berprofesi sebagai pengusaha di tempat bidang kuliner.

Enggak, saya enggak tertarik (jadi politisi),” kata Gibran yang kala itu ditemui dalam peresmian outlet kegiatan bisnis kuliner terbarunya Sang Pisang lalu Markobar pada Jakarta Pusat, Minggu (11/08/2018) silam.

Namun baru genap satu tahun dari penolakannya untuk masuk ke dunia politik, pada September 2019 Gibran pun secara mendadak mendaftarkan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan melalui DPC PDI Perjuangan ranting Manahan, Solo.

Baca Juga:Makin Mirip, Teori Konoha Adalah Indonesia Terbukti dari Kisah Gibran juga Prabowo?

Blunder urusan politik yang mana dijalankan Gibran ini pun seolah semakin kuat usai dirinya juga mencalonkan diri sebagai calon Walikota Solo dalam pilkada 2020. Blunder ini pun menyebabkan nama Gibran disebut-sebut ingin membangun “dinasti” urusan politik dan juga meneruskan jejak sang ayah.

Lalu, seperti apa blunder kebijakan pemerintah yang digunakan terjadi dalam keluarga Presiden Jokowi ini? Simak inilah selengkapnya.

Gibran terpilih jadi Walikota Solo

Isu masalah dinasti urusan politik yang digunakan dilaksanakan oleh keluarga Presiden Jokowi bermula ketika sang sulung, Gibran Rakabuming mencalonkan diri sebagai Walikota Solo pada pilkada tahun 2020 lalu.

Jokowi yang mana diketahui juga pernah menjabat sebagai Walikota Solo periode 2005-2012 lalu sebelum akhirnya mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 lalu.

Baca Juga:Erick Thohir-Sandiaga Uno Jadi ‘Tumbal’ Jokowi? Said Didu: Keduanya Dijadikan Sapu Pembersih Jalan

Jabatan “back-to-back” yang dimaksud pernah ditugaskan kepada Jokowi kemudian akhirnya dilanjutkan oleh Gibran ini pun menimbulkan banyak pihak mulai menduga adanya dinasti urusan politik yang ingin dibangun oleh Jokowi.

Menantu bergabung jadi walikota

Tak semata-mata Gibran, menantu Jokowi Bobby Nasution pun juga bergabung mencalonkan diri sebagai Walikota Medan pada pilkada tahun 2020.

Suami dari putri kedua Jokowi, Kahiyang Ayu ini pun diduga mengikuti jejak sang kakak ipar Gibran Rakabuming yang mana juga terpiluh sebagai Walikota Solo dalam saat yang dimaksud bersamaan.

Baik Gibran maupun Bobby pun sama-sama dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 lalu sebagai Walikota Solo juga Walikota Medan.

Ipar jadi Ketua MK

Blunder lain yang mana juga menerpa keluarga Jokowi adalah saat ipar Jokowi, Anwar Usman kembali terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) melalui persidangan pleno yang berjalan cukup alot di area Gedung MK pada Rabu (15/03/2023) lalu.

Anwar Usman yang diketahui menikah dengan adik kandung Jokowi, Idayati pada tahun 2022 lalu memang sudah lama berkiprah pada dunia peradilan MK. Namun sejak dirinya dikenal sebagai adik ipar Presiden Jokowi, nama Anwar pun selalu dikaitkan dengan keputusan yang digunakan berkaitan dengan pemerintahan.

Gibran diisukan jadi cawapres

Lagi-lagi, dinasti kebijakan pemerintah yang dimaksud melekat dengan keluarga Jokowi kembali diperkuat usai Gibran sempat diisukan akan segera dicalonkan sebagai cawapres.

Meskipun begitu, Gibran pun juga pernah secara blak-blakan membantah isu tersebut. Ia pun menyebut bahwa usianya belum cukup untuk menjadi cawapres.

Nggak, itu nggak ada (isu pencalonan sebagai cawapres) umur saya belum cukup. Sudah saya jawab ya, umur belum cukup. Ilmunya juga belum cukup (untuk jadi cawapres) Saya itu masih banyak belajar baru dua tahun ini, itu tugas berat,” ujar Gibran saat ditemui dalam Balai Kota Solo pada Jumat (05/04/2023).

MK putuskan usia minimal capres cawapres jelang deklarasi Gibran

Meskipun secara tegas membantah isu pencalonannya sebagai cawapres, namun pengabulan gugatan terhadap MK untuk mengubah batas usia minimal capres cawapres pun makin menguatkan isu persoalan pencalonan Gibran sebagai cawapres di tempat pilpres tahun 2024 mendatang.

Seperti yang diketahui, usia minimal capres cawapres yang sudah ditetapkan dalam dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) adalah berusia minimal 40 tahun. Sedangkan saat ini, Gibran Rakabuming diketahui masih berusia 36 tahun.

Namun, gugatan yang digunakan diajukan oleh pihak pemohon bernama Arkaan Wahyu untuk mengkaji ulang usia minimal capres cawapres pun dikabulkan oleh MK dengan catatan bahwa setiap capres cawapres yang mencalonkan diri di dalam bawah usia 40 tahun harus sudah mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah.

Keputusan MK ini pun sempat dikekang oleh Wakil Ketua MK, Saldi Isra yang mana menganggap keputusan ini terlalu mendadak serta baru pernah terjadi selama karirnya di dalam dunia konstitusi.

Gibran resmi jadi cawapres Prabowo

Teka-teki blunder yang dimaksud terjadi di area dinasti urusan politik Jokowi pun akhirnya terungkap usai Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka akan dicalonkan sebagai calon delegasi presiden untuk mendampinginya dalam kontestasi pilpres tahun 2024 pada Minggu, (23/10/2023) malam.

Isu masalah dinasti urusan politik yang digunakan dibangun oleh keluarga Jokowi ini pun pada saat ini menimbulkan banyak kontroversi di area masyarakat.

Kontributor : Dea Nabila