Elon Musk Bisa Boncos Gegara Konflik Hamas-Israel

Elon Musk Bisa Boncos Gegara Konflik Hamas-Israel

republicberita.com –

Jakarta – Regulator Eropa sudah dijalankan mengirim surat resmi ke X (dulunya Twitter), untuk menghimpun informasi terkait penyebaran konten ilegal kemudian disinormasi pada wadah media sosial tersebut. Permintaan investigasi itu menyusul pecahnya konflik Hamas-Israel yang dimaksud diduga makin parah akibat konten-konten menyesatkan pada dalam wadah digital internet.

Komisioner Eropa untuk pasar internal Thierry Breton mengatakan pihaknya sedang menyelidiki apakah X patuh terhadap aturan Digital Services Act (DSA) yang digunakan yang berlaku di area dalam Uni Eropa. DSA menetapkan aturan bahwa penyedia layanan internet harus membersihkan konten negatif kemudian ujaran kebencian.

“DSA melindungi kebebasan berekspresi serta dekomrasi kami, termasuk dalam kondisi kritis seperti sekarang,” kata Breton, dikutip dari CNBC International, Jumat (13/10/2023).

Kebijakan DSA sudah berlaku sejak Agustus tahun ini. Secara teknis, layanan internet yang mana digunakan mempunyai lebih besar lanjut dari 45 jt pengguna terlibat bulanan (MAU) juga beroperasi di tempat dalam Eropa wajib menghapus konten ilegal dalam platformnya. Mereka juga harus membagikan detil metodologi yang mana digunakan.

Jika gagal mematuhi ketentuan aturan DSA, media digital mampu kena denda 6% dari total pendapatan tahunan pada wilayah Eropa.

Untuk memberikan peringatan ke penyedia platform, Breton sudah pernah terjadi mengirim surat ke para petinggi raksasa teknologi. Antara lain Elon Musk (X/Twitter), Mark Zuckerberg (Meta), juga Shou Zi Chew (TikTok).

Komisi Eropa dalam keterangan resminya mengatakan sudah memohonkan X untuk mengizinkan investigasi yang digunakan hal itu tambahan mendalam. Komisi Eropa ingin fokus menyelidiki kepatuhan X ke DSA dalam hal kebijakan dan juga juga praktik tentang penanggulangan konten ilegal, penanganan keluhan pengguna, serta pengukuran risiko juga juga mitigasi.

X diwajibkan menyerahkan informasi yang tersebut hal tersebut diminta Komisi Eropa terkait ‘protokol penanganan krisis’ perusahaan paling lambat pada 18 Oktober mendatang. Selain itu, data-data terkait harus diserahkan paling lambat pada 31 Oktober, agar Komisi Eropa sanggup mengambil langkah selanjutnya.

X menolak berkomentar tentang permintaan investigasi oleh Komisi Eropa. Namun, CEO X Linda Yaccarino membagikan responsnya atas surat peringatan dari Breton.

“Menanggapi penyerangan Israel oleh Hamas baru-baru ini, kami mengerahkan tim internal untuk menangani situasi yang dimaksud digunakan terjadi [dalam wadah X],” kata dia.


Tinggalkan Balasan