Cerita Persahabatan Panjang Warga RI dengan Kebocoran Data Pribadi

Cerita Persahabatan Panjang Warga RI dengan Kebocoran Data Pribadi

republicberita.com –  masih jadi salah satu sumber keresahan umum di tempat dalam dunia siber pada masa sembilan tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keseriusan  pun dipertanyakan.

Insiden bocor data ini makin mencuat saat pembocor data Bjorka menyebarkan data-data pejabat kemudian warga Indonesia. Hingga beberapa bulan terakhir, kebocoran data dengan aktor berbeda terjadi. Kebanyakan dibantah oleh pemilik data.

Tahun lalu, Jokowi menyebut prospek kerugian atas kejahatan siber terhadap sektor sektor ekonomi dunia dapat mencapai US$5 triliun atau Rp78.096 triliun pada 2024 mendatang.

“Kebocoran data akibat kejahatan siber berpotensi mengakibatkan kerugian sektor ekonomi hingga US$5 triliun pada 2024,” kata Jokowi saat membuka sesi tiga KTT G20 dalam Nusa Dua, Bali beberapa waktu lalu.

Salah satu jurus pemerintah dalam menangani hambatan ini adalah dengan mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Pembahasan mengenai regulasi ini berjalan alot di dalam dalam DPR. Sudah dibahas sejak 2016, UU PDP baru disahkan pada 20 September 2022. Artinya, butuh waktu sekitar enam tahun bagi pemerintah untuk benar-benar kritis melindungi data pribadi rakyatnya.

Kehadiran UU PDP pun tak langsung mengurangi kasus-kasus kebocoran data. Pada tahun lalu, sedikitnya ada 10 kasus kebocoran data yang mana hal tersebut menyebabkan heboh publik.

Hacker Bjorka ‘mencuri panggung’ dengan membocorkan banyak surat rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN) hingga data-data pribadi pejabat pemerintahan.

Hal hal itu diungkap Bjorka dalam BreachForums pada September 2022. Dalam keterangannya, dokumen yang mana digunakan dicuri pada September itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB (compressed) juga 189 MB (uncompressed).

Bjorka juga mengumbar data pribadi alias doxing beberapa jumlah total pejabat negara. Salah satu korbannya adalah mantan Menteri Komunikasi juga Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

Bjorka melakukan doxing dengan melampirkan beberapa data-data pribadi yang dimaksud diduga milik Plate, seperti NIK, nomor Kartu Keluarga, alamat, nomor telepon, nama anggota keluarga, hingga nomor vaksin.

Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut menjadi korban pembocoran data pribadi oleh Bjorka.

Lewat grup Telegramnya, pengguna BreachForums itu membocorkan data pribadi Anies antara lain merupakan nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat rumah, juga beberapa jumlah total nomor telepon.

Selain itu ada Puan Maharani; Mendagri, Tito Karnavian; dan juga juga Menko Maritim kemudian Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang tersebut sudah lama menjadi sasaran Bjorka mena jangi data pribadi.

Merespons situasi tersebut, Jokowi langsung menggelar rapat terbatas di dalam area Istana Kepresidenan. Rapat itu turut menyimpulkan ada kebocoran data pada instansi pemerintah, tapi membantah bahwa data yang dimaksud mana bocor merupakan data rahasia.

UU PDP macan kertas

Tak lama setelah diobrak-abrik oleh Bjorka, pemerintah kemudian DPR akhirnya mengesahkan RUU PDP. Namun begitu, pengesahan aturan ini ternyata dianggap belum mampu menangani hambatan tersebut.

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengatakan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berpotensi menjadi macan kertas.

“Meski sudah pernah mengakomodasi berbagai standar serta memberikan garansi perlindungan bagi subyek data, akan tetapi implementasi dari undang-undang ini berpotensi problematis, semata-mata menjadi macan kertas, lemah dalam penegakkannya,” ujar Wahyudi Djafar Direktur Eksekutif ELSAM.

Infografis Deret ‘Prestasi’ BjorkaDeret ‘Prestasi’ Bjorka (Foto: Basith Subastian/CNNIndonesia)

Kenapa Kebocoran Data Masih Terus Terjadi?

BACA HALAMAN BERIKUTNYA


HALAMAN:
1 2 3

Tinggalkan Balasan