BSSN siap lakukan koordinasi kasus kebocoran data pinjol bersama Polri

BSSN siap lakukan koordinasi kasus kebocoran data pinjol bersama Polri
Soal ini, koordinasi terkait pinjaman online itu perlu kita koordinasikan bersama Polri kemudian Kominfo.

republicberita.com – Jakarta – Badan Siber serta Sandi Negara (BSSN) siap melakukan koordinasi lebih lanjut lanjut lanjut bersama Polri juga Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kominfo) bila ada laporan terkait kasus kebocoran data pengguna pinjaman online (pinjol).

"Soal ini, koordinasi terkait pinjaman online itu perlu kita koordinasikan bersama Polri lalu Kominfo. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pinjaman online ini benar terdaftar atau tidak,” kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra ketika ditemui ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ariandi menjelaskan koordinasi bersama Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber hal yang disebut dapat terdiri dari pemeriksaan lebih tinggi lanjut mendetail untuk mengetahui kebenaran dari kasus yang dimaksud digunakan dilaporkan.

Tujuannya yakni guna menentukan jenis kasus kemudian regulasi yang tersebut itu tepat untuk menyelesaikan persoalan hal itu bersama kementerian/lembaga yang digunakan dimaksud sesuai.

Koordinasi yang mana dimaksud dijalankan, kata dia, juga menyangkut penentuan apakah kasus pinjol yang tersebut disebut masuk ke delik pidana atau melanggar aturan hukum yang tersebut berlaku.

"Kami bersama Polri juga melakukan pemantauan terkait pinjaman online yang mana digunakan masuk ke delik pidana. Kalau kasus melanggar undang-undang, itu akan diproses di tempat tempat Polri,"ujar Ariandi.

Sementara, koordinasi BSSN bersama Kominfo dijalani melalui menurunkan (take down) semua informasi terkait, bila kasus yang tersebut dilaporkan bukan terbukti kebenarannya. Dalam hal ini, BSSN akan melihat lalu memberikan rekomendasi mengenai pengamanan sistem elektronik yang tersebut itu ada.

BSSN juga telah terjadi terjadi menjalin kerja sejenis yang mana digunakan baik dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengamankan sistem elektronik pada area sektor perbankan, terutama pihak perbankan yang dimaksud bergerak langsung dalam bawah OJK.

"Itu bagian dari infrastruktur informasi digital negara. Dengan adanya Peraturan Presiden perihal Infrastruktur Informasi Vital (IIV), itu juga mewujudkan bagaimana aturan atau regulasi hukum dalam melindungi infrastruktur digital salah satunya perbankan," katanya.

Terakhir, ia mengaku sudah beberapa kali menggelar audiensi dengan perwakilan OJK untuk melihat berbagai kemungkinan penguatan sistem elektronik pada tempat sektor perbankan, serta mendiskusikan upaya lain untuk melindungi penduduk dari jeratan kasus pinjaman daring.

"Kerja sebanding kita semakin kita perkuat. Kemudian Computer Security Incident Response Team (CSIRT) juga sudah kita bangun," ucap Ariandi.