BSSN Akui Mayoritas Kebocoran Data dari Pemerintah

BSSN Akui Mayoritas Kebocoran Data dari Pemerintah

republicberita.com – Badan Siber kemudian Sandi Negara atau BSSN menyatakan sebanyak 55 persen kebocoran data di area sepanjang pemantauan tahun 2023 terjadi pada sektor administrasi pemerintah.

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan jumlah agregat yang diperoleh setelah BSSN melakukan deteksi pada 207 dugaan insiden terjadinya data breach di area seluruh Indonesia. Besarnya hasil deteksi itu, menurut dia, masih merupakan hal yang digunakan wajar.

“Ini yang digunakan menjadi tugas dan juga fungsi BSSN untuk melihat serta memitigasi secara dini agar tak berubah menjadi insiden siber,” kata dalam acara Security Day 2023 di tempat Jakarta, Selasa.

Sebab, lanjut dia, ribuan layanan administrasi yang digunakan diberikan pemerintah menggunakan sistem elektronik. Sedangkan, untuk meningkatkan keamanan siber di area suatu negara, dibutuhkan sebuah proses.

Baca Juga:BSSN Sudah Siapkan Tim untuk Antisipasi Serangan AI di area pemilihan umum 2024

Ia menambahkan, setelah administrasi pemerintah, kebocoran terbanyak terjadi di tempat sektor energi dan juga sumber daya mineral sebanyak enam persen, transportasi lima persen, juga teknologi kemudian informasi sebesar tiga persen.

“Karena semakin teknologinya terus naik, teknologinya terus muncul yang tersebut baru, sumber daya manusianya juga harus mengikuti perkembangan teknologinya,” kata dia.

Meski demikian, Ariandi mengaku pemerintah bersama BSSN terus memantau terjadinya kasus kebocoran data yang mana telah dilakukan berulang kali terjadi pada masyarakat. Pemantauan utamanya difokuskan terhadap adanya pola trafik yang tidaklah wajar (traffic anomalies) di dalam dunia internet.

Guna memperbaiki persoalan itu, BSSN terus memperkuat kerja serupa quad helix yang tersebut mencakup penyelenggara negara, pelaku usaha, pihak swasta, akademisi sampai dengan komunitas. Penguatan itu semakin membaik pada awal triwulan IV-2023.

Sejak awal tahun, BSSN sudah banyak melakukan pertukaran sumber daya manusia, serta memberikan pelatihan lalu pembinaan kepada kementerian/lembaga terkait. BSSN turut mengundang ahli-ahli handal yang dapat membantu meningkatkan edukasi penduduk mengenai pentingnya keamanan siber.

Baca Juga:Laporan G4S: Indonesia Akan Hadapi Banyak Ancaman Eksternal dan juga Internal Tahun Depan

Sementara, untuk mengantisipasi kebocoran data lanjutan, BSSN menggandeng Polri untuk menindak tiap kasus dugaan langkah pidana terkait pembobolan data dalam dunia siber sebagai langkah mitigasi dini meminimalisir terjadinya kebocoran data dan juga memperkuat sistem elektronik.

Sedangkan terkait kerja sebanding dengan sektor privat, BSSN sedang melakukan pembinaan paradigma yang mana sesuai kepada pihak swasta, maupun pemerintah. Hal lain yang mana terus dipantau yakni pemetaan atas serangan siber baik yang mana bersifat teknis maupun sosial.

“Ke depannya, kolaborasi kemudian inovasi yang mana diimplementasikan dalam keamanan siber menjadi penting, akibat BSSN tak dapat sendiri juga harus melibatkan industri dan juga teman-teman akademisi atau komunitas. Ini menjadi cara untuk kita mengimplementasikan quad helix pada Indonesia sebagai perwujudan keamanan siber nasional,” katanya. [Antara]