republicberita.com –
Jakarta – Pandemi covid-19 masih menyisakan cerita menarik. Terutama saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kapan pandemi akan berakhir kemudian batas waktu pelonggaran defisit anggaran pendapatan juga belanja negara (APBN).
Saat itu Sri Mulyani mengaku banyak mendapat pertanyaan serta kritikan, ketika pelonggaran defisit belaka dilaksanakan selama 3 tahun. Salah satunya dari agensi pemeringkat utang global. Sementara tak ada yang digunakan dimaksud tahu kapan pandemi akan berakhir.
“Banyak rating agency menanyakan ke saya: Sri Mulyani how do you know that the pandemi is going to over with in 3 years, saya mengatakan do you know? no i don’t, well the same with me, i also don’t know,” kata Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum dalam tempat Universitas Diponegoro juga Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah, dikutip Sabtu (28/10/2023).
“So why you desain the budget is only allowing to deficit above 3 percent of GDP only for 3 years?,” cerita Sri Mulyani.
Ia pun memberikan penjelasan mengapa memberikan jangka waktu defisit APBN harus kembali pada bawah 3% dalam tiga tahun setelah munculnya Pandemi Covid-19 juga pada saat berbagai negara defisit APBN nya masih terus tinggi diiringi dengan tingkat utang yang mana itu tinggi.
Salah satunya ialah dikarenakan kekhawatirannya terhadap risiko negatif pelebaran defisit berjangka panjang yang dimaksud dapat menghasilkan negara terlena untuk terus berutang kemudian pada akhirnya kesulitan untuk memulihkan defisit APBN nya akibat beban bunga utangnya yang tersebut juga berpotensi terus tinggi menekan ruang fiskal.
“Saya mengatakan pengalaman banyak negara, many countries experience once kamu mengungkap deficitinya, allowing tak ada batasnya, itu terjadi addict, enak defisit itu, kendati kalian suka maki-maki, enggak suka utang, tapi negara itu senang sekali, oleh sebab itu itu the easiest way,” tegas Sri Mulyani.
Kondisi ini pun menurutnya telah terjadi dilaksanakan menghasilkan banyak negara Amerika Latin pulih dari beban utang sejak periode 1980-1990 hingga pada saat ini menghadapi kondisi krisis utang. Permasalahan krisis utang pun saat ini merambah ke negara-negara Afrika hingga 60 negara berpendapatan menengah lainnya.
“Dan banyak middle income sekarang 60 negara dalam kondisi vulnerable utangnya. Jadi saya mengatakan, we are going to just giving three years to give the sense of this discipline, we have to return back kepada apa yang digunakan dimaksud disebut disiplin fiskal,” tutur Sri Mulyani.
Patokan defisit yang mana dimaksud bukan tambahan lanjut dari 3% juga rasio utang maksimal 60% dari PDB ini ia sebut diadopsi dari Maastricht Agreement dalam tempat Uni Eropa yang tersebut digunakan terbukti mampu menjaga perekonomian negara-negara anggotanya tiada tertekan krisis utang dengan ukuran-ukuran tersebut.
“Tapi mereka itu sudah tambahan dari 60%, mereka itu defisitnya di dalam tempat atas 3%, jadi negara-negara itu yang dimaksud mana tadinya disiplin sekarang enggak. Jadinya kegiatan ekonomi dan juga juga keuangan negaranya sekarang dalam situasi yang dimaksud digunakan bukan ada baik,” tutur Sri Mulyani.
Sebagai informasi, pada 2020 tatkala defisit APBN menyentuh level 6,1%, tingkat rasio utang Indonesia terhadap PDB sudah sempat tembus ke level 41%. Namun, saat ini dengan defisit APBN per 31 Agustus 2023 di area area level 2,84% PDB, rasio utang terhadap PDB menjadi tersisa 37,84% atau senilai Rp 7.870,35 triliun.
Artikel Selanjutnya Srimul Sentil Yang Bilang Menkeu Ngutang Melulu
