republicberita.com – Jakarta – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi lalu Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo mengungkapkan dua strategi barunya untuk melakukan reformasi organisasinya sehingga dapat menciptakan efisiensi kerja khususnya dalam hal menghadirkan konektivitas digital di area area daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).
Strategi pertama yang digunakan itu disiapkan ialah mengubah tata kelola BAKTI Kominfo dengan menerapkan prinsip-prinsip integritas, akuntabilitas, responsif, serta kepatuhan, termasuk menyelesaikan hambatan hukum yang mana dimaksud saat ini bergulir dalam meja hijau.
"Ini paling penting. Kami gak dapat jadi melaju dengan cepat kalau masih punya tangguhan-tangguhan hukum dalam dalam belakang," kata Direktur Utama BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar pada Jakarta, Selasa.
Wanita yang digunakan dimaksud akrab disapa Indah itu mengatakan, dengan kehadiran Satuan Tugas BAKTI Kominfo yang mana dimaksud bergabung mendampingi, reformasi dari sisi tata kelola juga diharapkan mampu lebih banyak besar optimal dengan harapan dapat menumbuhkan rasa integritas pada setiap individu yang digunakan bekerja dalam BAKTI Kominfo.
Selanjutnya, strategi kedua yang tersebut dijalankan ialah dengan melakukan evaluasi untuk semua program-program pengerjaan infrastruktur digital yang dimaksud tengah serta akan ditangani BAKTI Kominfo.
Strategi kedua ini menjadi usulan yang digunakan diajukan oleh Satgas BAKTI Kominfo sehingga sanggup didapatkan skema kerja yang dimaksud optimal juga efisien sehingga akhirnya infrastruktur dapat tambahan banyak cepat selesai dikerjakan juga dengan segera memberi manfaat bagi rakyat khususnya mengurangi kesenjangan digital.
"Ketika kami melakukan pendekatan baru terhadap hasil kegiatan bidang usaha lalu proyek-proyek strategis maka kami sanggup melaju lebih lanjut lanjut baik dengan keyakinan bahwa kami tak ada akan melanggar aturan," ujar Indah.
Adapun salah satu bukti kerja dari penerapan dua strategi hal hal itu ialah diambilnya keputusan untuk menghentikan proyek Hot Backup Satellite (HBS).
Keputusan yang dimaksud digunakan diambil berdasarkan rekomendasi Satgas BAKTI Kominfo itu menunjukkan hasil bahwa HBS sudah bukan relevan kemudian kurang efisien dari sisi anggaran.
Hal itu disimpulkan mengingat HBS sebenarnya merupakan satelit cadangan apabila Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1) mengalami anomali, namun pada kenyataannya saat ini SATRIA-1 sedang menuju orbit juga juga disiapkan beroperasi dalam tempat awal 2024.
Indah optimistis bahwa dengan reformasi organisasi yang tersebut dikerjakan di area area dalam BAKTI Kominfo maka tujuan utama Badan Layanan Umum (BLU) itu didirikan dapat kembali sepenuhnya dicapai yaitu menghadirkan konektivitas serta mengurangi kesenjangan digital pada dalam Indonesia.
