Bisnis  

Anies juga Prabowo Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Bagaimana Dampaknya ke Reformasi Pajak?

Anies juga Prabowo Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Bagaimana Dampaknya ke Reformasi Pajak?

republicberita.com – Lombok – Dua pasangan calon presiden kemudian perwakilan presiden yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar kemudian Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, merencanakan pembentukan Badan Penerimaan Negara. Sementara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah mengembangkan core tax system sebagai bentuk reformasi sistem pajak di tempat Indonesia.

Apakah pembentukan Badan Penerimaan Negara nantinya sanggup memengaruhi sistem yang digunakan telah dilakukan dibangun sejak 2018 ini?

Staf Ahli Bidang Peraturan kemudian Penegakan Hukum Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Iwan Djuniardi mengatakan, perubahan bentuk organisasi tiada miliki kaitan dengan peluncuran sistem ini. 

“Kita kan cuma membangun sistem, business process. Kalau bicara organisasi, itu aktor. Sistem ini kita bangun secara agile. Jadi mau bener (dibentuk Badan Penerimaan Negara), ini (core tax system) enggak masalah,” ujar Iwan saat Media Gathering pada Lombok, NTB pada Jumat, 27 Oktober 2023.

Menurutnya, core tax system dibangun berdasarkan business process, sehingga jika terjadi perubahan organisasi maka peran pihak-pihak yang tersebut terlibat sekadar yang dimaksud berubah. 

“Sistem ini dibangun berdasakan busisnes process. Misalnya organisasi berubah, role-nya belaka yang mana berubah, tapi sistemnya tetap sama,” ucap Iwan. 

Iwan mengatakan, core tax system yang ditargetkan akan diluncurkan pertengahan 2024, berbeda dengan sistem sekarang. Iwan yakin, sistem yang baru ini nantinya dapat meningkatkan penerimaan negara kemudian juga mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. “Berdasarkan studi IMF pasti ada keterkaitannya (dengan penerimaan negara). Ke pelayanan jelas, dikarenakan layanan ini tambahan akuntabel,” kata Iwan. 

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menargetkan core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) dapat dijalankan mulai pertengahan 2024. 

Core tax system merupakan suatu sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mengotomatisasi proses industri yang dimaksud dijalankan oleh DJP sebagai pihak yang mana memegang otoritas perpajakan.

Beberapa proses bidang usaha yang digunakan akan diautomatisasi di tempat antaranya proses pendaftaran wajib pajak, pemrosesan surat pemberitahuan kemudian dokumen perpajakan lainnya, pemrosesan pembayaran pajak, serta kegiatan pemeriksaan kemudian penagihan pajak.

Penerapan sistem ini telah lama diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018. Peraturan ini mengatur perkembangan sistem administrasi perpajakan inti sebagai salah satu terobosan penting dalam administrasi perpajakan pada Indonesia.