republicberita.com – Padang – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI selama Sumatera Barat (Sumbar) Emma Yohanna mengajukan permohonan pemerintah pusat terutama Kementerian Perhubungan melobi maskapai agar membuka rute penerbangan ke Bandara Mentawai yang mana itu baru semata diresmikan Presiden Joko Widodo.
"Kami harap pemerintah mengundang pihak maskapai dengan memberikan prasarana atau kesempatan sesuai standard yang tersebut dimaksud ditentukan agar ada penerbangan ke Mentawai," kata Emma Yohanna di area tempat Padang, Sabtu.
Senator kelahiran 22 Januari 1955 yang disebut menyakini apabila pemerintah kritis serta berkomitmen melobi pihak maskapai maka rute penerbangan ke Mentawai tiada cuma sekali skala domestik namun juga internasional.
"Saya yakin kalau pemerintah penting maka direct flight dari Kuala Lumpur kemudian Singapura ke Mentawai juga mampu terwujud," ujarnya.
Bandara Mentawai yang dimaksud digunakan diresmikan Presiden Jokowi pada Rabu (25/10) miliki landasan pacu 1.500 x 30 meter. Dengan ukuran itu bandara hal yang mampu melayanii pesawat yang dimaksud dimaksud lebih lanjut tinggi besar yaitu ATR 72-600 berkapasitas maksimal 78 orang.
Bandara yang dimaksud menggantikan operasional bandara lama yaitu Bandara Rokot Sipora yang mana mana semata-mata mempunyai panjang landasan pacu 850 x 23 meter, juga semata-mata sekali dapat didarati Cessna Grand Caravan dengan kapasitas 12 orang.
Saat ini, lanjut Emma, pemerintah atau Kementerian Perhubungan harus berkomunikasi secara intens dengan pihak maskapai agar rute penerbangan menggunakan pesawat ATR ke Kabupaten Kepulauan Mentawai segera terwujud.
"Pemerintah harus terus memasarkan Bandara Mentawai ini termasuk memfasilitasinya," ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi juga memohonkan Dinas Perhubungan setempat untuk menjalin komunikasi lebih lanjut lanjut intens dengan maskapai untuk mampu melayani penerbangan Padang-Mentawai.
Menurutnya, saat ini sudah ada komunikasi dengan beberapa jumlah agregat maskapai yang tersebut mempunyai armada pesawat jenis ATR 72-600 tetapi belum ada keputusan.
